Usulan Fraksi Golkar dan PKS Sulsel Terkait Penghematan Anggaran Setelah Harga BBM Naik; Juga Usul Penghapusan BBM untuk Mobil Pejabat; Hamid Paddu: Lebih Bagus Rental Mobil

Makassar, Tribun - Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Sulsel mengusulkan penghapusan pengadaan mobil dinas bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam APBD Perubahan 2008, September mendatang.
"F-PG komitmen memperjuangkan anggaran publik di APBD Perubahan mendatang,terutama penghapusan pengadaan mobil dinas di lingkup pemprov," kata anggota FPG yang juga Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem, Senin (2/6).

Hal senada juga disampaikan Ketua F-PKS, Akmal Pasluddin. Usulan ini terkait dengan gerakan penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Fraksi juga mengusulkan penghapusan anggaran pembelian BBM bagi mobil dinas pejabat. Menurut Akmal, sesuai peraturan mendagi, hanya mobil dinas k gubernur, wagub, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD yang berhak menggunakan BBM dari kas daerah.
Di Sulsel, kalangan pejabat eselon I hingga II menggunakan mobil yang tergolong boros BBM. Sebut saja mobil dinas gubernur Toyota Royal Salon Crown dan Toyota Landruiser Prado serta mobil dinas wakil gubernur (wagub) jenis Toyota Camry 2.4G.
Sekretaris provinsi juga mendapat jatah mobil Toyota Camry sedangkan para asisten mengendarai Toyota Altiz. Para kepala dinas/kepala badan mendapat jatah Nissan Xtrail atau Suzuki Grand Vitara, sedangkan kepala biro mengendarai Toyota Innova.
Mobil tersebut adalah jenis kendaraan roda empat dengan isi silinder (kapasitas mesin) yang terbilang besar dan menyedot bahan bakar yang cukup besar.
Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamid Paddu, menyambut baik usul penghapusan pengadaan mobil dinas di APBD Perubahan. "Namun usul itu harus disosialisasikan dulu ke seluruh fraksi di DPRD untuk mendapatkan dukungan," ujarnya.
Hamid menilai, pemborosan anggaran untuk biaya mobil dinas sudah terjadi selama puluhan tahun. "Banyaknya mobil dinas membuat biro yang menanganinya rawan dengan penyelewengan. Belum lagi pemborosan anggaran untuk BBM maupun pengadaan suku cadang," tambahnya.

Mendata
Biro Perlengkapan Pemprov Sulsel saat ini sementara mendata jumlah mobil dinas yang tersebar di sejumlah unit kerja di lingkup pemprov.
"Kami sementara mendata. Kami belum bisa menyebutkan jumlah pastinya. Mudah-mudahan satu-dua hari ini sudah ada angka riilnya," kata Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina.
Rata-rata mobil dinas yang ada di pemprov dengan pemakaian di atas lima tahun. Sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Daerah, mobil dinas yang berusia lima tahun ke atas dapat diganti dengan yang baru.
"Kalau usulan pengadaan mobil dinas yang baru bukan kewenangan biro perlengkapan," ujar Toto terkait usulan FPG dan FPKS soal penghapusan usulan mobil dinas di APBD perubahan mendatang.

Menghemat
Sekretariat Pemprov Sulsel menyambut baik rencana penghematan BBM di lingkup pemprov. Pekan lalu, gubernur telah mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan penghematan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa semua instansi harus menunjuk satu orang pegawai senior yang bertugas mengontrol penggunaan fasiltias elektronik seperti AC, listrik, telepon, dan alat elektronik lainnya.
Setiap pukul 15.00 wita, AC di dalam ruangan harus dimatikan kecuali pada ruangan-ruangan yang memang harus menggunakan mesin pendingin ruangan tersebut. Demikian juga dengan lampu dan telepon agar digunakan sehemat mungkin.
"Setiap bulan akan diketahui berapa banyak anggaran yang digunakan. Jika anggarannya ternyata lebih dari yang telah direncananya, berarti kelebihan tersebut harus ditanggung oleh SKPD yang bersangkutan," kata Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim beberapa waktu lalu.
Selain penghematan listrik dan telepon, Pemprov juga menginstruksikan penghematan BBM.
Kendaraan dinas yang diperbolehkan mengikuti rombongan gubernur, wakil gubernur, dan pejabat lainnya tidak boleh lebih dari lima kendaraan, di luar kendaraan polisi dan ambulans.
Gubernur bahklan menginstruksikan agar jika membawa orang banyak sedapat mungkin menggunakan bus yang bisa memuat banyak orang.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Ibrahim Beddu yang dihubungi tadi malam mengatakan, di pemprov terdapat sekitar 70-an kendaraan dinas yang setiap hari digunakan oleh para pejabat dan pegawai.
"Target kita adalah terjadi penghematan anggaran sekitar 10 persen dari total anggaran yang sudah disiapkan," kata Ibrahim.
Ibrahim tak menyebutkan berapa besar anggaran yang disiapkan pemprov untuk membiayai operasional ke-70 kendaraan dinas tersebut.
Yang pasti, seluruh operasional kendaraan itu ditanggung oleh pemerintah mulai dari anggaran BBM sampai biaya perawatannya.
Rental
Hamid menawarkan solus mobil dinas dengan sistem leasing atau rental. Dengan sistem ini, penggunaan kendaraan pelat merah untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisir.
Hamid berharap, pada APBD 2009 mendatang, seluruh APBD kabupaten/kota menggunakan sistem leasing untuk mobil dinas. Selain menghemat anggaran juga menghemat penggunaan BBM.
Ia mengaku sangat menghargai sikap gubernur/wagub yang menginstruksikan penguranganan iring-iringan kendaraan saat kunjungan ke luar kota.
"Kunjungan luar kota gubernur/wagub dengan mobil bus patut diapresiasi. Pemerintah memang berkewajiban memberi teladan terkait perubahan pola konsumsi bahan bakar kepada masyarakat," katanya.

MAKASSAR -- Ilham Arif Sirajuddin boleh saja diunggulkan beberapa lembaga survei. Namun, di "kandang sendiri", calon walikota Makassar periode 2009-2014 yang diusung Partai Golkar ini, malah kalah dari kandidat lain. Polling dalam situs www.ias-2008.com menempatkan kandidat calon walikota Makassar yang diusung Koalisi Keadilan dan Pembangunan (KKP) Jafar Sodding (JS) di posisi teratas. Hingga pukul 20.00 Wita, malam tadi, JS unggul 60,7 persen.

Sedangkan "tuan rumah" Ilham Arif Sirajuddin hanya berada di urutan kedua. Kandidat yang berpasangan dengan Sekkot Makassar Supomo Guntur itu hanya memeroleh 30,3 persen. Ada 89 voter yang berpartisipasi dalam polling itu.

"Kami sangat surprise dengan hasil polling ini. Ini menunjukkan bahwa di dunia maya, ternyata Pak Jafar (Sodding) mendapat apresiasi yang tinggi," kata Muzakkir Ali, koordinator Koalisi Keadilan dan Pembangunan, Rabu, 28 Mei.

Selain Ilham dan Jafar, tiga nama kandidat lain juga dipasang dalam polling tersebut. Mereka adalah Idris Manggabarani, Adil Patu, dan Busrah Abdullah. Namun, hasil polling ketiganya jauh di bawah Jafar dan Ilham.

Idris yang diusung Partai Demokrat berada pada posisi ketiga memeroleh 4,5 persen. Sedangkan kandidat Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Adil Patu harus puas berada di posisi keempat dengan perolehan 3,4 persen.

Sedangkan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi juru kunci atau menempati posisi kelima dengan perolehan 1,1 persen. Dari 89 voter yang berpartisipasi, hanya satu yang memilih Busrah. (sap)

Sebuah film perjuangan seorang ustad yang rendah hati dan bersahaja.
Kesederhanaan adalah hal yang kini mulai banyak hilang di tengah umat

Hidayatullah.com-Sebuah film yang bercerita tentang seorang guru bersahaja
akan menjadi koleksi tontonan menarik umat Islam Indonesia. Film bertajuk "Sang
Murabbi" ini menceritakan kisah seorang "pejuang dakwah" yang dulunya miskin
kemudian berubah setelah mendapatkan kelapangan rezeki. Ia lupa tujuan awal
"berdakwah" bukan untuk mencari kehidupan dunia.

Film yang disutradari oleh Zul Ardhia ini menampilkan bintang Irwan
Rinaldi sebagai Ustadz Rahmat, Ummi Fida (diperankan oleh Astri Ivo) dan
didukung beberapa bintang lain; Neno Warisman dan Afwan Izzis.

Syuting film ini dilakukan di beberapa kawasan. Diantaranya di Setu,
Jakarta Timur. Menurut situs blog sangmurabbi, lokasi ini dipilih karena
memiliki kemiripan dengan situasi Kuningan, Jakarta Selatan, di era 70-an akhir
dan 80-an.

Pengambilan gambar juga dilakukan di lokasi di wilayah lain seperti
Kampung Raden, Pondok Gede, dan Pondok Rangon.

Sebagaimana diketahui, film ini dicuplik dari perjalanan hidup almarhum
Ustad Rahmat Abdullah. Almarhum dikenal sebagai seorang ustadz, "pejuang
dakwah" dan guru aktivis PKS.

Ustadz Rahmat Abdullah, adalah putra Betawi yang lahir di Jakarta pada 3
Juli 1953. Almarhmum meninggal dunia tahun 2005 setelah terkena stroke ketika
wudhu untuk mengerjakan sholat Magrib.

Selain dikenal sebagai mentor kader PKS, semasa hidup, almarhum pernah
menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro DPP PKS. Almarhum juga sempat menjadi
anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, HAM dan
perundang-undangan.

Sebelum menjadi anggota DPR, almarhum aktif sebagai guru di beberapa
sekolah, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda (1970), SD Islam
Tarbitul Aulad (1971-1973), Madrasah Tsanawiyah (Mts) Rumah Pendidikan Islam
(1981), Aliyah Pendidikan (1982-1984), pengajar Ma'had Dirasah Islamiyah Iqro
(1993-1997) dan pengajar pendidikan Duru TK Islam Terpadu Iqro (1999).

Almarhum juga mendirikan Yayasan Islamic Center Iqro pada 1992. Di tahun
2000, dalam sebuah acara Seminar Nasional bertajuk "Tarbiyah di Era Baru" di
Masjid UI, Kampus UI Depok, ustadz keturunan Betawi itu pernah disebut sebagai
Syaikhut Tarbiyah.

Almarhum dikenal sebagai sosok pejuang da'wah yang sangat aktif memperkaya
wawasan keilmuannya. Pendidikan formalnya hanya sampai madrasah aliyah plus
setahun kuliah di LIPIA Jakarta. Tapi karena kegigihannya mencari ilmu dari
beberapa halaqah, kiai dan kelahapannya membaca kitab, banyak orang mengakui
kapasitas keilmuannya tak kalah dari rekan-rekannya yang bergelar doktor. Sejak
tahun 1985 ia sudah sering berkunjung ke luar negeri dan keliling Indonesia,
memenuhi undangan seminar, mudzakarah du'at, pelatihan kader, tabligh, dan
sebagainya.

Selain itu ada satu hal yang tak dimiliki umumnya para dai, bahwa ia
adalah rajin menulis.


Dalam sebuah wawancara eklusif dengan Majalah Suara Hidayatullah tahun
2001, almarhum menjawab secara jujur kritikan masyarakat tentang adanya
sinyalemen kader-kader Tarbiyah yang cenderung mulai eksklusif.

"Betul, ada kalanya kopral dengan kopral berkelahi, tetapi mayor dan
kolonel yang jadi atasannya biasa-biasa saja. Para jenderalnya pun saling
ngobrol saja.

Kalau ada yang demikian yang saya lihat, saya mengingatkan kader-kader
kita agar tidak boleh begitu. Karena sesungguhnya mereka bisa menjadi orang yang
sangat dihargai masyarakat jika menggunakan cara-cara yang lebih santun," begitu
kutipnya.

"Makanya mereka disuruh mengaji ke mana-mana untuk menambah wawasan.
Sehingga kalau ada kajian umum mereka datang ramai-ramai untuk memperkaya dari
apa yang telah mereka dapatkan dalam kelompok-kelompok kecil itu," tambahnya.

Itulah rekaman kisah seorang ustad rendah hati nan sederhana meski
dipundaknya pernah banyak jabatan dan amanah.

Ada baiknya, masyarakat terutama para santrinya melihat ulang
kesederhanaan dan kesahajaan sang guru (murabbi) itu. Menurut situs blog
sangmurabbi, Film ini diperkirakan akan dilaunching bulan Juni 2008.

Jakarta : Ketua MPR Hidayat Nurwahid menegaskan, pihaknya tidak mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena keputusan itu akan semakin memberatkan sebagian besar masyarakat.

"Pemerintah diharapkan melakukan penghematan di departemen dan seluruh lembaga negara, bukan serta merta menaikkan harga BBM," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (19/5).

Hidayat mengemukakan, penghematan di seluruh departemen dan lembaga negara bisa dilakukan dengan memotong proyek yang belum prioritas dan memotong anggaran untuk kegiatan yang masih bisa ditunda.

Di sisi lain, pemerintah harus meminimalkan kebocoran anggaran di semua departemen dan lembaga negara, termasuk di bea cukai dan kantor pajak. "Untuk mendapatkan BBM yang lebih murah, perlu dilakukan lobi kepada negara-negara anggota OPEC," katanya.

Ia juga mendesak dilakukan peninjauan terhadap kinerja Kementerian ESDM. "Menterinya sudah bertahun-tahun memimpin departemen ini, tetapi kinerjanya di bidang minyak dan gas (migas) tidak menggembirakan. Wajar kalau Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan meminta pertanggungjawaban," katanya.

Ditanya mengenai munculnya usul penyelenggaraan Sidang MPR terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, Hidayat mengemukakan sampai saat ini belum ada usul resmi kepada pimpinan MPR mengenai hal itu. "Pimpinan DPR tidak punya kewenangan prerogatif untuk mengusulkan Sidang MPR. Usul mengenai hal itu juga belum ada," katanya.

Jika ada usul mengenai Sidang MPR, katanya, masih harus diteliti apakah memenuhi persyaratan atau tidak.

Pemilihan Umum 2009 akan menjadi ajang pembuktian kekuatan bagi partai kader untuk menunjukkan kepiawaian organisasinya, sekaligus mengukur seberapa kuat partai-partai lama masih bisa bertahan menghadapi gempuran partai-partai baru.

Berbeda dengan pertumbuhan kader kepemimpinan yang stagnan, pertumbuhan partai politik tampaknya tetap dinamis. Meskipun kinerja partai-partai secara umum dinilai mengecewakan, setidaknya tergambar dari pernyataan 84,7 persen responden jajak pendapat Litbang Kompas, namun persiapan partai-partai menuju Pemilu 2009 tampaknya tidak terpengaruh oleh pendapat publik.

Tujuh partai yang telah lolos ambang batas Pemilu 2004 setidaknya harus berhadapan dengan 24 partai baru yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM dan sembilan partai politik yang tidak lolos ambang batas perolehan suara, tetapi diperbolehkan ikut pemilu karena memiliki kursi di DPR.

Jika dilihat dari konteks pertumbuhan dukungan partai, pilihan publik setidaknya dipengaruhi oleh seberapa besar sebuah partai mengalami eskalasi citra dan solidaritas satu-dua tahun menjelang pemilu.

Jika dinamika sebuah partai menjadi mekanisme yang terus bergerak, ada kemungkinan pertumbuhannya seperti bola salju yang makin membesar. Sebaliknya, jika tren yang terlihat cenderung stagnan atau aktivitasnya tidak dinamis, sulit akan meraih dukungan dari massa mengambang yang jumlahnya sangat menentukan.

Dengan kisaran 40 hingga 50 persen dari jumlah potensial pemilih, massa mengambang akan menjadi penentu kemenangan pada saat-saat akhir. Pilihan sangat mungkin dijatuhkan kepada partai-partai yang dinamis.

Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya tampak bahwa pemilu membawa dinamika yang berbeda-beda pada setiap partai. Dalam Pemilu 1999, eskalasi yang demikian dahsyat terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sejak peristiwa 27 Juli 1996 PDI-P terus tumbuh dengan solidaritas dukungan basis massa yang makin kuat. Partai ini menampilkan tiga sisi partai yang sangat menonjol: soliditas basis massa, ideologi, dan kepemimpinan yang kuat. Hasilnya adalah, ia menjadi pemenang Pemilu 1999.

Namun, dinamika PDI-P tampaknya menjadi stagnan setelah partai ini mencapai tampuk kepemimpinan nasional. Sejumlah friksi membuat partai nasionalis ini mulai ditinggalkan elite-elite partainya. Dukungan terhadap partai tersebut terbukti menurun pada pemilu selanjutnya.

Sebaliknya, dua tahun menjelang Pemilu 2004, Partai Golkar lebih memperlihatkan diri sebagai partai yang dinamis. Lewat konvensi-konvensi yang dilakukan partai ini, Golkar mencitrakan sebuah partai dengan ideologi nasionalis yang demokratis. Dinamika Golkar mengubur kenangan publik pada represi politik yang dilakukan partai ini bersama ABRI dan birokrasi pada masa Orde Baru. Golkar Baru yang diembuskan lewat konvensi membuat partai beringin ini bisa menahan penurunan suara, bahkan menjadi pemenang Pemilu 2004.

Saat ini dinamika yang masif tampaknya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah tak mampu meraih ambang batas pemilu pada tahun 1999, PKS menunjukkan performa yang mengejutkan pada pemilu selanjutnya. Terutama di wilayah perkotaan, partai Islam ini mencitrakan diri hadir dengan kekuatan yang meningkat cepat. Di DKI Jakarta, misalnya, pada pemilu sebelumnya (1999) perolehan suara partai ini hanya berada di posisi lima. Namun, kemudian melejit menjadi posisi pertama di pemilu selanjutnya (2004).

Bahkan, dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung tahun lalu, calon dari PKS mampu meraih dukungan 42 persen, jauh lebih besar daripada basis massanya. Sejumlah kemenangan lain, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara, membuat partai ini mempertunjukkan citra sebagai partai dinamis.

Tiga pilar kekuatan

Jika konstelasi kekuatan partai politik bisa dilihat dari tiga pilar—soliditas basis massa, kekuatan ideologi, dan kepemimpinan—baik Partai Golkar maupun PDI-P tak lagi dipandang sebagai partai yang memiliki soliditas basis massa paling menonjol. Sebaliknya, PKS menempati polisi puncak di dua pilar kekuatan partai tersebut (lihat grafik).

Dilihat dari soliditas partai, ada kecenderungan Golkar dan PDI-P akan mengalami stagnasi atau penurunan. Sementara itu, partai-partai lain juga tidak menunjukkan gejala peningkatan. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami penurunan paling drastis dibandingkan dengan semua partai lain. Perpecahan di jajaran elite pimpinan partai membuat perubahan yang sangat signifikan pada kesetiaan pemilih. Dukungan yang pada Januari diberikan oleh 42,9 persen basis massa PKB turun drastis menjadi hanya separuhnya setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipecat dari jabatannya.

Satu-satunya partai yang terus mengalami peningkatan soliditas basis massa tampaknya hanya PKS. Pada Oktober 2007 dukungan pemilih partai ini untuk kembali memilihnya 58,3 persen, lalu meningkat menjadi 68,8 persen pada Januari 2008, dan meningkat lagi menjadi 69,3 persen pada April 2008.

Sementara itu, dari sisi pilar ketiga, yaitu kepemimpinan, Golkar lebih menonjol dibandingkan dengan partai-partai lain. PKS di posisi ketiga setelah PDI-P.

Implikasi dari ketimpangan yang terjadi antara soliditas basis massa, ideologi, dan kepemimpinan adalah komplikasi yang potensial timbul dalam perebutan pimpinan nasional nantinya. Seperti halnya dalam dua pemilu sebelumnya. Partai pemenang pada akhirnya tidak memperoleh kursi presiden karena kurang kuatnya figur kepemimpinan, meskipun memiliki kekuatan di basis massa dan ideologi. PDI-P menang Pemilu 1999, tetapi yang menjadi presiden adalah tokoh dari PKB. Golkar menang di Pemilu 2004, tetapi yang menjadi presiden adalah tokoh dari Partai Demokrat.

Namun, di kedua pemilu sebelumnya juga terjadi fenomena eskalasi pencitraan figur tokoh yang memungkinkan pengambilalihan dukungan basis massa menjelang pemilu presiden. Figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan semua kalangan (termasuk dengan Presiden Soeharto waktu itu), menjadikannya sebagai sosok yang lekat dengan kebutuhan bangsa yang baru mengalami situasi politik yang berantakan.

Adapun di Pemilu 2004 dinamika kepribadian tokoh lebih terlihat pada Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak ia masuk dalam kabinet hingga mundur, popularitasnya mampu mengalahkan semua tokoh politik lain.

BAMBANG SETIAWAN

Menjelang Pemilu 2009, pertumbuhan popularitas elite politik tampak stagnan. Dengan demikian, dua kemungkinan bisa saja terjadi: kepemimpinan tetap di tangan incumbent atau diambil alih oleh salah satu tokoh dari partai yang dinamis. Tarik-menarik pada akhirnya akan terjadi pada seberapa kuat incumbent bertahan atau seberapa kuat determinasi partai memengaruhi publik untuk memilih tokoh baru yang tidak terkenal. (Litbang Kompas)

"Ini surprise bagi PKS dalam 3 hari bisa memenangkan pemilihan gubernur," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam keterangan pers di Kantor DPP PKS, Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2008).

Jakarta - Calon-calon yang turut diusung PKS dalam pilkada mendapat hasil positif. Dalam 3 hari ini, calon mereka di Pilkada Jabar dan Pilkada Sumut telah memberi kejutan menyenangkan.

"Ini surprise bagi PKS dalam 3 hari bisa memenangkan pemilihan gubernur," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam keterangan pers di Kantor DPP PKS, Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2008).

Tifatul lantas meminta kepada pasangan yang mereka usung di Pilkada Sumut bersama PPP dan PBB yakni Syamsul Arifin - Gatot agar segera merealisasikan janji-janji dalam kampanye. Maklum, pasangan itulah yang mendapat perolehan suara terbanyak dalam penghitungan cepat.

"Kami harapkan janji segera diwujudkan, jangan ada yang kelaparan, upayakan pengobatan gratis, pendidikan, dan lainnya," sambungnya.

Untuk menjaga agar janji itu terwujud, pihak PKS telah membuat kesepakatan dengan pasangan tersebut. "Kita telah membuat kontrak politik," ucap Tifatul.

Dia menjelaskan, hasil yang diperoleh ini bukan hanya kerja PKS saja, tetapi kerja seluruh warga Sumut yang menginginkan perubahan. "Kami menyampaikan terimakasih pada seluruh elemen masyarakat di Sumatra yang mendukung pasangan Syamsul dan Gatot," terangnya.

Terkait Syamsul Arifin yang merupakan bekas kader Golkar, menurutnya, hal itu bukan masalah. "Syamsul telah dikeluarkan dari Golkar, dan Golkar secara resmi tidak mengusung Samsul," kata Tifatul.

MAKASSAR -- Koalisi Keadilan dan Pembangunan (KKP) kembali maju selangkah. Pada saat partai lain masih sibuk mencukupkan syarat pencalonan, koalisi yang dibangun PKS dan PKPB itu sudah menetapkan beberapa pasangan yang bakal diusung pada Pilkada Makassar 2008.KKP kini tengah menggodok enam pasangan bakal calon walikota dan calon wakil walikota Makassar. Mereka membuat dua kombinasi. Pertama, Jafar Sodding dipasang sebagai kandidat calon wakil walikota. Kedua, Jafar sebagai kandidat calon walikota.

Pada kombinasi pertama, KKP memaketkan Wakil Walikota Makassar A Herry Iskandar sebagai calon walikota dengan Jafar Sodding. Lalu, peket Zulkifli Gani Ottoh (Ketua KPUD Makassar/Ketua PWI Sulsel)-Jafar Sodding dan Ridwan Syahputra Musagani (Mantan Dirut PDAM)-Jafar Sodding.

Pada kombinasi kedua, Jafar yang diposisikan sebagai bakal calon walikota dipaketkan dengan dua akademisi dan seorang birokrat. Paket itu adalah Jafar-Imam Mujahidin Fahmid, Jafar-Supomo Guntur, dan Jafar-Hamid Paddu.

"Kami di koalisi telah sepakat untuk memaketkan politisi dan nonpolitisi pada Pilkada Makassar. Jadi tidak ada lagi peluang politisi-politisi. Ini berdasarkan aspirasi masyarakat yang kami himpun," kata Mudzakkir Ali, ketua KKP, Rabu 2 April.

Sebagai tindak lanjut dari penentuan paket itu, KKP selanjutnya akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para kandidat. Hasil pembicaraan antara KKP dengan para kandidat itulah yang akan menentukan paket mana yang akan diusung nantinya.

Sesuai rencana, malam tadi KKP bertemu dengan Ridwan Musagani. Kemarin, Jafar Sodding mengagendakan bertemu langsung dengan Herry Iskandar, namun batal. Pertemuan akan dilakukan pada kesempatan berikutnya. Komunikasi intensif juga dibangun dengan Zulkifli Gani Ottoh.

Rencananya, KKP akan mendeklarasikan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota pada 20 April mendatang. Mudzakkir Optimistis paket-paket tersebut mampu memenangkan Pilkada Makassar minimal 40 persen suara.(sap)

Makassar, Tribun - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar, masih tetap menunggu sikap tegas dari Wakil Wali Kota Makassar, Andi Herry Iskandar, untuk diduetkan dengan calon dari PKS Jafar Soding.
"PKS saat ini terus membuka komunikasi dengan siapapun untuk persiapan Pilkada Makassar, termasuk dengan Andi Herry. Tapi semua tergantung kepada keputusan beliau," kata Ketua DPD PKS, Taslim di sekretariat DPW PKS, Jl Ratulangi Makassar, Rabu (26/3).

PKS juga sudah berkoalisi dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan menjuluki Koalisi Keadilan pembangunan. PAN Makassar juga masih menunggu sikap kemenakan mendiang Jenderal M Jusuf ini.

Makassar, Tribun - Sekitar seribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar serentak turun ke seluruh kelurahan di 14 kecamatan se-Makassar, Minggu (23/3). Gerakan serentak partai berbasis Islam ini dalam rangka program PKS Mendengar, Biarkan Rakyat Bicara.
"Program ini skalanya nasional. PKS ingin mendengarkan langsung harapan warga dan sekaligus kritikan dari mereka. Kegiatan ini juga bertujuan mensosialisasikan calon kami di Pilkada Makassar nanti," kata Ketua DPD PKS Makassar, Taslim.

Satu orang kader PKS masuk door to door ke sepuluh rumah warga dengan membawa blanko berisi harapan warga dan selembar kertas survei calon kandidat PKS di Pilkada Makassar. Calon Wali Kota usungan PKS, Ja'far Sodding juga turun langsung ke rumah warga di kelurahan Tanjung Merdeka dan Mariso.
Meskipun Ja'far sudah dinyatakan final menjadi kader PKS maju di Pilkada Makassar nanti, namun Ja'far masih membuka kesempatan untuk kandidat dari partai lain berkomunikasi langsung dengan PKS.
"PKS masih terbuka untuk membicarakan kerjasama di Pilkada Makassar. Posisi Pak Ja'far untuk kosong satu (cawali) atau kosong dua (cawawali) belum final semua tergantung situasi. Tapi kami sudah final untuk tetap mengusung beliau di Pilkada nanti," kata Taslim.

MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ingin kalah pada Pilkada Makassar. Untuk memenangkan perebutan kursi walikota dan wakil walikota Makassar periode 2008-2013, PKS menyiapkan paket Andi Herry Iskandar dan Jafar Sodding.Herry yang saat ini menjabat wakil walikota Makassar disiapkan menjadi calon walikota. Sedangkan kader PKS yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Makassar Jafar Sodding hanya disiapkan sebagai calon wakil walikota.

"Hingga saat ini belum ada keputusan final. Namun, dari beberapa nama yang menguat di PKS, paket Herry-Jafar Sodding dinilai paling kuat. PKS terus membangun komunikasi dengan Pak Andi Herry," ungkap Sekretaris DPW PKS Sulsel Aryadi Arsal, Sabtu 15 Maret.

Sebagai wakil walikota, popularitas Herry di Makassar tidak diragukan lagi. Track recordnya juga terbilang bagus. "Di antara beberapa nama yang muncul, beliau (Andi Herry) memang relatif bersih," tambah Aryadi, di Warkop Ogi, kemarin.

Namun, niat PKS untuk memaketkan Herry dengan Jafar masih menemui kendala. Sejauh ini, kata Aryadi, pihaknya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Herry. Tetapi, hingga saat ini dia belum memberikan jawaban apakah bersedia atau tidak.

Ketua Bappilu DPD PKS Makassar Muzakkir Ali, membenarkan bahwa nama Herry Iskandar menguat di PKS untuk dipaketkan dengan Jafar Sodding. Namun, hingga kini, katanya, survei popularitas dan elektibilitas kandidat masih berjalan.

"Mungkin April baru kami pastikan paketnya. Yang pasti, koalisi PKS-PKPB sudah sepakat mencalonkan Jafar Sodding sebagai kandidat. Soal posisi Jafar, sangat ditentukan siapa pasangannya nanti. Jafar bisa di cawali dan bisa pula cawawali," katanya.

Jafar sendiri terus menyosialisasikan diri. Sore kemarin, Jafar tampil mendampingi Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid dalam dialog terbuka di Warkop Ogi. Spanduk Jafar dengan tagline "Mantap Mentong" juga masih bertebaran di berbagai penjuru kota. (sap)

Resmi Gandeng PKPB, Genap 15 Persen

MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi parpol pertama yang memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Makassar. Partai berasas Islam ini resmi berkoalisi dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Koalisi antara kedua partai ini mencapai 15,22 persen. Koalisi PKS-PKPB kini tinggal menunggu deklarasi yang dijadwalkan pekan ini.

"Kami usahakan agar deklarasi tidak melampaui bulan Februari," kata Muhammad Taslim, Ketua DPD PKS Makassar, Minggu 24 Februari.

Beberapa waktu lalu, PKS telah menetapkan Jafar Sodding (JS) sebagai kandidat calon walikota Makassar periode 2008-2013. Namun, peluang kandidat eksternal untuk mengendarai partai ini masih tetap terbuka.

Saat ini, PKS terus membangun komunikasi politik dengan tiga kandidat, yakni Idris Manggabarani, Zulkifli Gani Ottoh, dan Andi Herry Iskandar. Ketiganya memiliki peluang yang sama besarnya untuk berpasangan dengan Sodding.

Kemarin, dalam acara bedah buku "Tegak di Hadapan Penguasa" di Hotel Coklat, selain Hasanna Lawang, PKS juga menghadirkan Jafar Sodding dan Ketua KPU Makassar, Zulkifli Gani Ottoh.

Keduanya tampil membedah buku yang ditulis Syekh Wahid Abdul Al-Salam Baly itu. Keduanya tampak akrab dan sempat bersalam komando.

"Pak Zul memang salah satu kandidat yang punya peluang besar untuk berpasangan dengan Pak Jafar," kata Zulkifli Muis, Humas DPW PKS Sulsel.

Namun, untuk penentuan pasangan Sodding baru akan dilakukan setelah survei elektibilitas kandidat. Survei ini rencananya akan dilakukan akhir Februari ini. PKS sendiri tidak mematok posisi Sodding sebagai calon walikota.

Taslim mengatakan Sodding bisa calon walikota atau calon wakil walikota. Semuanya masih tergantung dari hasil survei dan kandidat yang akan berpasangan dengan anggota DPRD Makassar itu. (sap)

Hanya dengan mengetahui keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat lanjut Tifatul, PKS akan menjadi bagian solusi dari permasalahan bangsa sekarang ini.

PK-Sejahtera Online: Semarang : Presiden PKS Ir.H. Tifatul Sembiring secara resmi memulai agenda nasional Saatnya PKS Mendengar di Semarang Pertengahan Februari lalu.

Saat PKS Mendengar merupakan salah satu tahapan untuk menuju 20 % suara 2009 mendatang. "diharapkan seluruh komponen partai bisa melaksanakan program ini, dengan lebih banyak menjadi pendengar keinginan masyarakat,"tegas Tifatul.

Hanya dengan mengetahui keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat lanjut Tifatul, PKS akan menjadi bagian solusi dari permasalahan bangsa sekarang ini.

"Berbagai upaya untuk memberikan solusi pada masyarakat perlu disinkronkan dan dibuat skala prioritas, ini target PKS Mendengar,"lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan Masyarakat Tionghua Jawa Tengah, Persatuan Islam Tionghua Indonesia, Akademisi, Pengamat Politik, LSM dan berbagai kalangan dari buruh, petani dan wartawan.

Dalam kesempatan itu banyak permasalahan penting yang terkait dengan Indonesia, Jawa Tengah dan kepartaian yang muncul. Desakan untuk dakwah dikalangan kelompok marginal dan desa menjadi sorotan yang paling banyak muncul. Selain itu konsistensi sikap politik PKS yang menginginkan menjadi partai jujur, peduli dan, profesional. (Hadi Santoso)

Makassar, Tribun - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPD II Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kota Makassar sepakat menjalin koalisi mengusung satu pasangan bakal calon di Pilkada Wali Kota Makassar.
Elite PKS dan PKPB Makassar menggelar pertemuan resmi di Warung Kopi Phoenam, Mal Panakukang, Makassar, Kamis (14/2).
"Kami melakukan pertemuan dan funngsionaris PKPB menjajaki koalisi di Pilkada Makassar. Dan Alhamdulillah kesepakatan koalisi sudah ada. Insya Allah kalau tidak ada halangan, pekan depan, koalisi akan segera dideklarasikan," kata Ketua DPD PKS Makassar Muh Taslim.

Masing-masing partai mengirim negosiatornya. (lihat, Negosiator PKS-PKPB)
"Pembicaraan belum sampai ke nama figur, tapi kalau dari PKS sendiri tetap mengusulkan calon dari kader internal yakni Pak Ja'far Soding," kata Taslim.
Tidak menutup kemungkinan, imbuh Taslim, dari hasil koalisi ini akan muncul nama lain yang akan diusulkan untuk menjadi kandidat calon Wali Kota Makassar. Koalisi PKS-PKPB cukup untuk mengusulkan satu calon karena koalisi ini menghasilkan 15,22 persen suara di kursi parlemen Makassar.
Dendy menambahkan, koalisi masih sebatas koalisi partai dan belum menyepakati figur. "Untuk sementara kami bisa menerima tawaran PKS yang mengajukan kader internalnya. Namun, kita tetap bersandar pada hasil survei, penjaringan, dan mekanisme partai yang ada," katanya.

Jakarta, Tribun - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring kembali menegaskan jati diri PKS tetap Islam, sedangkan menjadi partai terbuka merupakan wacana yang kembali digelindingkan elite muda PKS di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Nusa Dua, Bali.

Tifatul menegaskan, sifat partai terbuka bukan hal baru lagi dalam misi PKS sebagai partai dakwah yang berazaskan Islam.
"Tidak ada wacana seperti itu. Awalnya itu usulan dari beberapa teman-teman yang tinggal di minoritas muslim seperti Papua, NTT, dan Bali," jelas Tifatul. Hal ini kembali ditegaskannya dalam Safari Dakwah PKS di Prapat, Padang, Sumatera Barat.
Penegasan ini juga kembali ditegaskan Tifatul bersama sekitar 100 elite DPP saat berada di Banda Aceh, NAD, Senin (11/2) lalu.
Situs detik.com menulis, dalam pertemuan dengan berbagai elemen kader partai bulan kembar ini, di berbagai wilayah yang dikunjungi tim safari dakwah, Tifatul dan rombongan banyak memberikan klarifikasi, menjawab protes kader partai dan menegaskan kembali jati diri partainya.
Program ini memang sudah ada sejak berdirinya Partai Keadilan, ke Sumbagsel, Banjabar, Sulawesi dan Kalimantan. Intinya kita ingin memperkuat silaturrahim dengan masyarakat," katanya.
DPW PKS Sulsel juga sudah mengetahui agenda ini, namun hingga kemarin, kata Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Mara Hamid, pihaknya belum menerima konfirmasi jadwal resmi dari DPP.
Safari Dakwah ini diikuti oleh 100 kader PKS dan wartawan dengan menggunakan 20 minibus. Selain para fungsionaris dan kader, tur sebagai tindak lanjut rekomendasi target 20 persen di pemilu 2009 ini juga diikuti Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Wilda Sumbagut Chaerul Anwar, anggota FPKS DPR RI Anshory Siregar dan anggota Dewan Syariah Pusat PKS Ustadz Hasib Hasan, Lc. Ketua MPR RI DR Hidayat Nurwahid menyusul kemudian. Tidak ada konfirmasi apa elite muda ini ikut dalam tur politik ini.
Usai berkampanye di Bone, tadi malam, Ketua DPW PKS Sulsel Najamuddin Mara Hamid, juga mengkonfirmasikan penegasan Tifatul soal jati diri partai ini. "Sejak berdiri PKS itu partai islam dan terbuka. Tidak ada yang baru. Di Papua, dan daerah minoritas Muslim, PKS sudah mengakomodir kader dan pengurus dari non-muslim," katanya.

Mulut Mereka Sulit Dibungkam
ISYARAT partai terbuka didengungkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, dan Wasekjen Fachri Hamzah di Mukernas Bali akhir Januari lalu. Di kalangan PKS, kaum muda ini, atau yang sering disebut-sebut kalangan "moderat PKS".
Tifatul sendiri mengakui hal ini dan bahkan menyebutkan jumlahnya. "Anak muda ada lima orang. Bahkan mantan BEM UI, senat UI ada di PKS sekarang. Jadi kita tidak mungkin menutup mulut mereka," jelas Tifatul.
Politisi elite politisi muda PKS lainnya, seperti Andi Rachmat dan Rama Pratama. Rachmat, politisi asal Palopo, Sulsel, adalah mantan Ketua BEM UI dan mantan Ketua PP KAMMI. Dia anggota komisi IX (perbankan dan keuangan) DPR RI.
Situs resmi PKS, mengutip, Anis, Fachri dan Rama pun disebut Tifatul sebagai anggotanya yang kerap berselisih pendapat di partainya. Pro dan kontra di antara kalangan muda PKS, lanjut Tifatul, seringkali menyangkut pemberitaan PKS di media massa. Meski demikian, Tifatul masih menilai perselisihan pendapat itu sebagai sesuatu yang wajar, sebatas masih dalam koridor partai. "Cuma, semua ada keputusannya di Majelis Syuro," imbuhnya.

Hasil Mukernas di Bali, PKS Jadi Partai Terbuka; Targetkan 20 Persen Suara di Pemilu 2009; Juga Ganti Ketua Majelis Syuro; Politisi Asal Sulsel Pimpin Presentasi Tim Victory 2009

Makassar, Tribun - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sanur, Bali, Minggu (3/2), merekomendasikan partai berasaskan Islam ini menjadi partai terbuka.
Mukernas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di partai kedua setelah musyawarah nasional (munas).
"PKS tidak lagi menjadi partai eksklusif melainkan terbuka bagi siapa saja. Baik bukan kader, termasuk bagi warga non-Muslim," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel Nadjamuddin Mara Hamid, saat menyampaikan salah sau rekomendasi mukernas kepada Tribun, kemarin.

Mukernas resmi ditutup di Hotel Gran Inna Beach Sanur, kemarin setelah dibuka, Jumat (1/2), dengan kunjungan sejumlah elite DPP ke sejumlah pura, rumah ibadah umat Hindu Bali.

Basis Massa
Perubahan paradigma keanggotan partai di mukernas ini sekaligus menggeser citra PKS dari partai kader (elite) menjadi partai berbasis massa.
Untuk memperkuat basis massa itu, PKS mulai melirik calon pemilih di pedesaan seperti pedagang, petani dan nelayan, dan tokoh masyarakat.
Makanya, kata Najamuddin, PKS optimistis target perolehan suara pada Pemilu 2009 itu bakal tercapai. Alasannya, berdasarkan fakta yang ada, perolehan suara PKS mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1999 (masih bernama Partai Keadilan) hingga 2004.
PKS juga menargetkan suara pemilu 2009 menjadi 20 persen. Pada pemilu 2004 lalu, PKS meraih suara
8,3 juta (7,3 persen) atau melonjak tajam dari pemilu 1999 yang hanya 1,5 juta dengan tujuh kursi DPR dan
26 kursi DPRD provinsi.
Pada Pemilu 2004, perolehan suara PKS mengantarkan 45 kadernya ke Senayan dan lebih dari 1.100 kader lainnya mengisi kutrsi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Keberagaman
Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring juga mengatakan sikap terbuka partainya terhadap kader non- Muslim. "PKS mengakui keberagaman dan kita harus bisa mensinergikan keberagaman itu," katanya.
Tifatulmenyebutkan, kunjungan ke beberapa pura di Bali, sebelum pembukaan mukernas sekaligus menandai babak baru rekruitmen anggota dan bakal calon legislatif PKS tahun 2009 mendatang.
Kebijakan ini, menurut dia, karena partai tidak boleh membatasi perbedaan suku, ras, dan agama. "Caleg non- Muslim silakan saja, asalkan mereka itu mewakili komunitasnya" katanya.
Dia pun mencontohkan Papua dan Bali. Menurut dia, jika memang di Bali ini bisa mewakili komunitasnya, meski beragama Hindu tidak masalah menjadi caleg dari PKS. "Kalau memang mewakili orang Hindu, mengapa tidak," jelasnya.
Penjaringan calon legislator, lanjutnya, tidak berdasarkan latar belakang agama tapi lebih pada dasar kebersihan calon dari masalah korupsi, kepedulian calon, serta profesionalitas. "Kami juga akan cari orang-orang untuk calon legislator yang amanah," katanya.

Dewan Syuro
Mukernas ini menghadirkan para elite DPP, mulai dewan syuro, dewan pembina, pengurus harian di semua level, hingga anggota legislatif di semua tingkatan.
Mukernas ini juga megesahkan penggantian dewan syuro DPP dari Hilmi Aminuddin kepada Taujih.
Mukernas juga secara intens membahas strategi konsolidasi pemenangan Pemilu 2009 dan seluruh pemilihan kepala daerah (pilkada) serta evaluasi struktur partai. Tim Bappilu PKS dipimpin Sekjen DPP PKS Anis Matta, politisi asal Sulsel.
Target 20 persen tersebut dinilai rasional. Dari 146 pemilihan kepala daerah, 86 diantaranya dimenangkan PKS.
"Hasil riset, kami hanya membutuhkan tambahan 5 persen suara lagi untuk sampai 20 persen," kata Tifatul.
Selain membuka diri terhadap calon non-Muslim, lanjutnya, partainya juga akan meningkatkan soalialiasi ke desa-desa, pemukiman nelayan, serta komunitas penduduk yang selama ini belum tersentuh partai. " Sekitar 60 persen pemilih hanya tamatan SMP," katanya.
Strategi lain, kata dia, basis partai yang semula pengkaderan akan diubah menjadi partai yang berbasis massa. "Angka 20 persen bisa dicapai jika partai tidak lagi berbasis kader, tapi massa," tambahnya.


Najamuddin menjelaskan, pencalonan calon legislasi
non-Muslim tidak perlu mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak disebutkan kader harus Islam," katanya.
Selama ini, PKS lebih membuka diri agar mendapat dukungan luas dari masyarakat. Sebagian warga masih berpendapat bahwa PKS itu ekslusif, padahal sebenarnya tidak demikian. "Banyak figur mau bergabung, tapi terkesan kader internal kurang siap, sehingga kita ingin kembali ke keaslian partai Islam," kata Nadjamuddin.
Partai ini membuka peluang seluas-luasnya bagi figur populer atau tokoh masyarakat setempat untuk menjadi calon legislatif.
Ketua Bappilu PKS Sulsel, Akmal Pasluddin, mengatakan, putusan menjadi partai terbuka ini akan menguntungkan partai ke depan.
Figur non-Muslim juga bisa saja apabila menguntungkan partai dan tokoh tersebut mau mengikuti aturan partai," katanya.
Perekrutan caleg menjadi poin penting di agenda mukernas karena ke depan, PKS ingin menjadi wadah bagi semua golongan.
Hanya saja, Nadjamuddin kembali menegaskan, azas PKS tetap azas Islam. Bukan nasionalis, melainkan hanya partai terbuka bagi siapa saja yang penting bisa menegakkan panji-panji dan misi partai.
Acara yang berlangsung dua hari itu dibuka Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid didampingi Presiden PKS Tifatul Sembiring. Para ketua DPW PKS, Bappilu, dan ketua DPD (kabupaten/kota) seluruh Indonesia ikut menjadi peserta. Jumlah peserta berkisar 1.500 orang.

Survei Popularitas
PKS mengundang sejumlah pakar untuk menjadi memberikan masukan kepada 1.500 peserta mukernas. Muhammad Qodari, peneliti Lembaga Indobarometer dalam Dialog Peluang dan Tantangan PKS ke Depan, menyebutkan secara matematis PKS butuh 15 persen tambahan suara untuk memenuhi target yang ditetapkan. Padahal Pemilu 2009 tinggal sekitar 14 hingga 15 bulan lagi. Jadi dibutuhkan penambahan suara sekitar satu persen setiap bulan
Hasil survei Indo Barometer 2007 lalu, menyebutkan, PKS mendapatkan skor 89 persen dari segi popularitas. Skor itu masih berada beberapa tingkat dari partai besar lain seperti PDIP, Partai Golkar, PPP dan PKB. Kendati demikian, kata Qodari, dimungkinkan target tersebut tercapai. Hanya saja PKS harus bekerja keras untuk mewujudkan ambisinya.
Qodari menilai target PKS meraih 20 persen suara kurang realistis. "Itu sangat berat," katanya. Menurutnya, tren popularitas PKS saat ini justru sedang stagnan. Popularitasnya bahkan nyaris turun.
Ia menyebutkan, pada Desember 2007 survei yang lakukan lembaganya menunjukkan masyarakat yang akan memilihPKS pada pemilu legislatif 2009 hanya sebessar 5,2 persen. "Jadi masih jauh panggung dari api," katanya.

Sementara, pengamat politik Islam Greg Fealy justru optimis PKS akan memiliki kans besar meraup suara dalam Pemilu 2009.
Analisis ini berdasarkan pada kesiapan partai ini daripada partai Islam lainnya. "Dari segi militansi kader, disiplin partai, serta citra PKS lebih baik dari partai islam lain," ujar Greg yang juga menjadi pembicara.
Untuk mencapai target itu, PKS harus membuka diri dan tidak hanya mengandalkan program dan suara kader. PKS juga harus memiliki tokoh nasional yang populer. "Sampai sekarang PKS tidak punya tokoh nasional yang populer," katanya.
Menurutnya, PKS tidak akan terjebak dalam eksklusivisme dan fanatisme kelompok. Apalagi, falsafah dasar perjuangan PKS yaitu sebagai entitas politik yang berjuang dengan dasar akidah, asas, dan moralitas Islam.
"Makanya cita-cita PKS menuju masyarakat madani, adil, sejahtera, serta bermartabat akan tercapai. Cita-cita nasional pun bakal tergapai," tuturnya.

HNW Online: Jakarta - Istri Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ny Kastina Indriawati meninggal dunia. Menurut tim dokter yang menangani, Kastina meninggal pada Selasa (22/1/2008) dini hari pukul 01.00 WIB di RS Jogya International Hospital (JIH).

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal ibu Kastina, istri Hidayat Nurwahid, Ketua MPR ," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom.

Tifatul mengatakan, saat ini jenazah Kastina masih berada di RS Jogja International Hospital (JIH) Yogyakarta. Rencananya akan dibawa ke rumah keluarga di Klaten, Jawa Tengah.

Senin, 14/01/2008

MAKASSAR(SINDO) – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar sudah mengantongi tiga calon wakil wali kota (wawali) menyambut pilkada mendatang.

Pemilihan satu nama di antara tiga figur yang mengerucut tersebut akan dilakukan melalui mekanisme survei.Figur yang terpilih lewat survei door to door tersebut akan mendampingi calon Wali Kota dari PKS, H Muh Jafar Sodding.

“Kita melakukan survei tiga figur Wakil Wali Kota Makassar yang akan mendampingi Pak Jafar,” kata Ketua Bappilu DPD PKS Kota Makassar Mudzakkir Ali saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Kota Makassar,kemarin. Rakorda PKS yang diberi tema “Konsolidasi Menyonsong Pemenangan Pilkada Makassar” ini sekaligus memastikan Jafar sebagai calon yang akan diusung dalam Pilkada Makassar.

Sementara wakil yang akan mendampinginya, berasal dari eksternal PKS. Sementara mekanisme survei dilakukan untuk mengetahui direct selling ketiga figur tersebut sekaligus meminta bagaimana respons masyarakat. Namun, Mudzakkir masih merahasiakan ketiga nama figur dimaksud. Dia hanya menyebutkan, sebelum mengerucut ke tiga figur,terdapat sekitar 12 calon yang terjaring dengan latar belakang sebagai politisi dan birokrat.

Selain itu, menurut Mudzakkir, survei itu dilakukan untuk mengetahui popularitas ketiga figur tersebut. “Kalau mereka populer apakah juga kuat untuk dipilih oleh masyarakat.Itu yang akan kita ketahui,”kata Mudzakkir. Penggodokan ketiga figur oleh Tim 12 (tim pemenangan) direncanakan selesai akhir Januari. Selanjutnya, DPD PKS Makassar akan mengumumkan kepastiannya pertengahan Februari nanti.“Lounching-nya nanti pertengahan Februari,” kata Mudzakkir.

Kepastian PKS mengusung Jafar untuk bertarung dalam Pilkada Makassar juga dibenarkan Ketua DPD PKS Kota Makassar Taslim yang ditemui di salah satu warung kopi di daerahPanakkukang,kemarin. Sementara itu, Jafar, yang dihubungi mengenai kepastian dukungan partainya,mengatakan, dirinya akan bekerja maksimal sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.“

Peluangnya cukup signifikan. Dalam hitungan kita (PKS) sangat mungkin (memenangkan pilkada),” kata Jafar saat ditanya mengenai peluangnya untuk maju dalam pilkada yang akan digelar 5 November 2008 mendatang. Mengenai siapa yang pantas mendampinginya,Wakil Ketua I Bidang Pemerintahan DPRD Makassar ini mengatakan, sepenuhnya diserahkan kepada tim.

“Yang pastinya, sesuai dengan visi misi PKS yang tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat menengah ke bawah yang sungguhnya bisa dikatakan belum menikmati kemerdekaan,” kata Jafar. Sebagai orang yang diusung partai menjadi nakhoda Makassar lima tahun ke depan, apakah ada kriteria tertentu mengenai wakilnya nanti? “Muda dan energik. Kemampuan fisiknya bisa untuk mobile. Jangan nanti jam 5 sore sudah di rumah,” katanya.

Namun demikian, Jafar tidak menampik jika putusan Tim 12 bisa saja berubah.Termasuk kemungkinan perubahan dirinya didorong menjadi wakil wali kota dari figur lain. Sebab,tim 12 yang merancang rencana dan strategi sehingga apapun putusannya akan diterima.

Rakorda DPD PKS Kota Makassar yang berakhir kemarin sore, menjadi wadah kader PKS untuk melakukan koordinasi struktural dan kembali memastikan rekomendasi kepada Jafar Sodding sebagai calon Wali Kota Makassar. “Kita juga membangun komitmen pengukuhan terhadap calon kita di semua struktur untuk memenangkan Pilkada Makassar. Pada hari pertama kita melakukan konsolidasi kader di Makassar,”kata Mudzakkir. (ai pasinringi)

MAKASSAR, BKM - Legislator PKS Surya Darma mengatakan, kalau saja hasil rekapitulasi KPUD Sulsel menyatakan bahwa kandidat yang diusung PKS yakni Asmara (Amin Syam-Mansyur Ramli) kalah, maka kader PKS tidak usah berkecil hati. ''Yang penting tidak kalah etika bos," kata Surya Darma, saat ditemui di Ruang Fraksi PKS, Rabu (14/11).

Kemenangan dan kekalahan sudah menjadi konsekuensi partai. Yang penting kader PKS, kata dia, sudah bekerja optimal sebagai partai pengusung. Ia juga mengaku mendukung siapapun kandidat yang memenangkan Pilgub. ''Teman-teman di PKS sudah bekerja dengan baik. Dan kami mendukung siapapun yang menang," kata Surya Darma, jugaWakil Ketua DPRD Sulsel.
Ia juga membantah, isu yang menyatakan bahwa tidak signifikan-nya suara Asmara akibat PKS terpecah dengan masuknya Aziz Qahhar Mudzakar sebagai kandidat Pilgub. ''Wah tidak, buktinya kita bekerja dengan baik,'' bantahnya. (cm2/mal)

Makassar, Tribun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkirakan gambaran pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel sudah bisa diketahui, Kamis (8/11) hari ini.
Berdasarkan agenda KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK) di daerah ini mulai merekap suara yang dikumpulkan dari tempat pemungutan suara (TPS) hasil pencoblosan, 5 November lalu.

Ketua KPU Sulsel Mappinawang kepada Tribun, Rabu (7/11), mengatakan, hasil rekap PPK diperkirakan akan rampung sore ini dan datanya sudah bisa disampaikan ke KPU kabupaten/kota.
"Dengan asumsi itu, data perolehan suara yang masuk ke KPU kabupaten/kota sudah bisa memberikan gambaran kompetisi para kandidat. Namun, kami mengingatkan bahwa hasil final baru akan disampaikan 16 November nanti," kata Mappinawang.
Hingga tadi malam, belum ada data suara resmi dari KPU. Dua kandidat, Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara) dan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) tetap sama-sama optimis meraih suara terbanyak.
Pasangan Asmara yang merujuk pada data Desk Pilkada Partai Golkar yang menyebutkan pasangan yang diusung Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, PKB, PKPI, dan Partai Buruh mendapat 1.455.741 suara (40,61 persen).
Sedangkan pasangan Sayang yang diusung PAN, PDK, PDIP, dan PDS meraih 1.373.977 suara (38,33 persen) serta pasangan Aziz Qahhar-Mubyl Handaling yang diusung gabungan delapan partai di Koalisi Keumatan- Kebangsaan (KKK) mendapat 754.820 suara (21,06 persen).

Rekap PPK
Sesuai agenda KPU, PPK akan merekap suara hari ini. Data KPU Sulsel menyebutkan terdapat 289 PPK di Sulsel atau sama dengan jumlah kecamatan.
Petugas PPK tidak lagi menghitung suara namun hanya menghitung rekap yang masuk dari TPS. Rekap tersebut akan dicocokkan kembali dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.
Dari Takalar dilaporkan, sejumlah PPK mulai merekap suara pilkada gubernur karena hari ini mereka dijadwalkan merekap suara pilkada bupati.
Di Takalar, pelaksanaan pilkada gubernur bertepatan dengan pilkada kabupaten.
"Kami sudah mulai merekap sejak tadi siang (kemarin. Hasil suara akhir di PPK kami sudah ada tapi prises rekap belum selesai sehingga belum bisa dipublikasikan sampai data itu diserahkan ke KPU kabupaten/kota," kata anggota PPK Polongbangkeng Utara (Polut), Wahyuri.
Sementara PPK di Makassar baru akan merekap hari ini. Anggota KPU Makassar Maqbul Halim mengatakan, proses rekap di PPK Makassar diperkirakan akan berlangsung dua hari karena beberapa PPK memiliki ratusan TPS.
"Kecamatan yang memiliki TPS cukup banyak adalah Panakkukang dengan 220 TPS, Rappocini 211 TPS, dan Tamalate 197 TPS. PPK ini yang mungkin bekerja selama dua hari," kata Maqbul.
Dihubungi terpisah, anggota KPU Sulsel M Darwis mengatakan, PPK yang bisa bekerja cepat sudah bisa menyampaikan hasilnya ke KPU kabupaten/kota.
"Kalau besok sore teman-teman di PPK sudah bisa rampung, bisa saja datanya disampaikan ke KPU. Ini tentu sudah bisa menjadi rujukan kita sebagai data di kabupaten/kota," kata Darwis.

Ke Jakarta
Syahrul dan Aziz bertolak ke Jakarta, kemarin. Sebelum ke Bandara Hasanuddin, Syahrul sempat mampir di ruang kerjanya di Kantor Pemprov Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar.
Saat dikonfirmasi tujuannya ke Jakarta, mantan Bupati Gowa ini enggan berkomentar panjang. "Ada pertemuan dengan keluarga," ujarnya sambil tersenyum.
Mantan Bupati Gowa ini dijadwalkan kembali ke Makassar siang ini.
Sementara Aziz mengatakan, dia ke Jakarta untuk kembali ke tempat tugas sebelumnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Bandingkan Data
Tim Pemenangan Sayang meminta tak satupun pasangan calon yang mengklaim sudah memenangkan pilkada Sulsel.
Hal ini ditegaskan saat mereka menggelar konfrensi pers di Posko Utama Sayang, Jl Boulevard, Makassar.
"Syahrul-Agus tidak pernah mengklaim memenangkan pilkada. Selama ini, ekspresi yang muncul adalah bentuk kesyukuran terhadap hasil perhitungan quick count PT LSI yang mengunggulkan Sayang. Hasil akhir pilkada tetap berada di tangan KPU," kata Imam.
Terkait dengan hasil akhir quick count PT LSI yang dipublikasikan, tim Sayang mengaku tidak bisa mencampuri karena itu urusan internal PT LSI.
"PT LSI adalah lembaga independen dan profesional. Lembaga ini selalu mempublikasikan quick count yang dilakukan saat pilkada," ujar Imam yang didampingi Sekretaris Tim Kampanye AM Mochtar dan Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid.

Aset Sulsel
Sementara Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Alwi Hamu, melalui telepon selularnya, mengatakan, semua calon gubernur dan calon wagub yang bertarung di pilkada adalah putra terbaik daerah ini.
"Saya anjurkan kepada semua pihak, utamanya tim sukses masing-masing calon, agar menahan diri dan menunggu keputusan KPU dengan tenang," katanya.
Alwi mengharapkan tidak ada keributan baik sebelum maupun setelah pengumuman KPU. "Kalau sampai terjadi kerusuhan, itu artinya kita semua termasuk para pendukung kandidat gubernur merusak nama baik calon yang mereka usung," jelasnya.
Menurut Alwi, Sulsel sempat mencuat sebagai daerah rawan demonstrasi dan kriminal. "Jangan lagi ada julukan lain, rusuh karena pilkada. Kalau rusuh kita semua yang rugi. Sebagian besar fasilitas yang dibangun bisa hancur hanya dalam hitungan menit," katanya.
Dampak lain kalau terjadi kerusuhan, dalam jangka panjang tidak ada investasi yang menanamkan modalnya di Sulsel. "Investor akan takut dan tidak ada perkembangan ekonomi di daerah ini," jelasnya.
Kapolda Sulsel Irjen Polisi Aryanto Boedihardjo juga meminta semua pihak menahan diri. Kapolda menegaskan, polisi tidak akan membiarkan tindakan anarkis.
"Kita semua harus menunggu keputusan KPU karena lembaga inilah yang otoritatif menetapkan hasil pilkada," kata kapolda yang juga mengeluarkan delapan imbauan terkait dengan masa menunggu hasil penetapan KPU Sulsel (lihat, Imbauan Kapolda Sulsel).

Sudah Pengalaman
Di Jakarta, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono meminta semua pihak untuk siap menang dan siap kalah di Pilkada Sulsel.
"Kita pengalaman tidak hanya di Pilkada Sulsel tapi di daerah lain sudah puluhan kali. Kita siap untuk menang dan kalah,"kata Agung kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, kemarin petang.
Agung yang juga Ketua DPR ini, juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU Sulsel16 November mendatang, meskipun lembaga survei telah merilis hasil perolehan suara dengan metode quick count.
Menurut dia, dengan kesabaran menunggu hasil perhitungan KPUD akan membuat kondisi di masyarakat tentram serta etika berdemokrasi akan terbangun.
Pada kesempatan itu, Agung meminta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kedua kubu (Syahrul dan Amin). Ini, kata dia, agar tercipta persatuan dan kesatuan di Sulsel. "Apalagi Sulsel provinsi strategis dan terkemuka di Indonesia Timur. Diharap beri contoh kepada daerah yang lain,"jelasnya.

Ke Jakarta
Syahrul dan Aziz bertolak ke Jakarta, kemarin. Sebelum ke Bandara Hasanuddin, Syahrul sempat mampir di ruang kerjanya di Kantor Pemprov Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar.
Saat dikonfirmasi tujuannya ke Jakarta, mantan Bupati Gowa ini enggan berkomentar panjang. "Ada pertemuan dengan keluarga," ujarnya sambil tersenyum.
Mantan Bupati Gowa ini dijadwalkan kembali ke Makassar siang ini.
Sementara Aziz mengatakan, dia ke Jakarta untuk kembali ke tempat tugas sebelumnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Bandingkan Data
Tim Pemenangan Sayang meminta tak satupun pasangan calon yang mengklaim sudah memenangkan pilkada Sulsel.
Hal ini ditegaskan saat mereka menggelar konfrensi pers di Posko Utama Sayang, Jl Boulevard, Makassar.
"Syahrul-Agus tidak pernah mengklaim memenangkan pilkada. Selama ini, ekspresi yang muncul adalah bentuk kesyukuran terhadap hasil perhitungan quick count PT LSI yang mengunggulkan Sayang. Hasil akhir pilkada tetap berada di tangan KPU," kata Imam.
Terkait dengan hasil akhir quick count PT LSI yang dipublikasikan, tim Sayang mengaku tidak bisa mencampuri karena itu urusan internal PT LSI.
"PT LSI adalah lembaga independen dan profesional. Lembaga ini selalu mempublikasikan quick count yang dilakukan saat pilkada," ujar Imam yang didampingi Sekretaris Tim Kampanye AM Mochtar dan Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid.

Aset Sulsel
Sementara Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Alwi Hamu, melalui telepon selularnya, mengatakan, semua calon gubernur dan calon wagub yang bertarung di pilkada adalah putra terbaik daerah ini.
"Saya anjurkan kepada semua pihak, utamanya tim sukses masing-masing calon, agar menahan diri dan menunggu keputusan KPU dengan tenang," katanya.
Alwi mengharapkan tidak ada keributan baik sebelum maupun setelah pengumuman KPU. "Kalau sampai terjadi kerusuhan, itu artinya kita semua termasuk para pendukung kandidat gubernur merusak nama baik calon yang mereka usung," jelasnya.
Menurut Alwi, Sulsel sempat mencuat sebagai daerah rawan demonstrasi dan kriminal. "Jangan lagi ada julukan lain, rusuh karena pilkada. Kalau rusuh kita semua yang rugi. Sebagian besar fasilitas yang dibangun bisa hancur hanya dalam hitungan menit," katanya.
Dampak lain kalau terjadi kerusuhan, dalam jangka panjang tidak ada investasi yang menanamkan modalnya di Sulsel. "Investor akan takut dan tidak ada perkembangan ekonomi di daerah ini," jelasnya.
Kapolda Sulsel Irjen Polisi Aryanto Boedihardjo juga meminta semua pihak menahan diri. Kapolda menegaskan, polisi tidak akan membiarkan tindakan anarkis.
"Kita semua harus menunggu keputusan KPU karena lembaga inilah yang otoritatif menetapkan hasil pilkada," kata kapolda yang juga mengeluarkan delapan imbauan terkait dengan masa menunggu hasil penetapan KPU Sulsel (lihat, Imbauan Kapolda Sulsel).

Sudah Pengalaman
Di Jakarta, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono meminta semua pihak untuk siap menang dan siap kalah di Pilkada Sulsel.
"Kita pengalaman tidak hanya di Pilkada Sulsel tapi di daerah lain sudah puluhan kali. Kita siap untuk menang dan kalah,"kata Agung kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, kemarin petang.
Agung yang juga Ketua DPR ini, juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU Sulsel16 November mendatang, meskipun lembaga survei telah merilis hasil perolehan suara dengan metode quick count.
Menurut dia, dengan kesabaran menunggu hasil perhitungan KPUD akan membuat kondisi di masyarakat tentram serta etika berdemokrasi akan terbangun.
Pada kesempatan itu, Agung meminta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kedua kubu (Syahrul dan Amin). Ini, kata dia, agar tercipta persatuan dan kesatuan di Sulsel. "Apalagi Sulsel provinsi strategis dan terkemuka di Indonesia Timur. Diharap beri contoh kepada daerah yang lain,"jelasnya.

PANGKEP -- Ketua DPP PKS Tamsil Linrung menyatakan bahwa partainya akan menyumbang 20 persen suara ke paket Asmara pada pemilu 5 November mendatang. “Seluruh suara PKS akan kami berikan demi kemenangan Asmara. Ya, kira-kira 20 persen dari total suara Asmara nantinya, akan datang dari kader PKS,” katanya kemarin, dalam kampanye terbuka di Lapangan Citra Mas Kabupaten Pangkep.Anggota DPR RI itu juga memastikan seluruh kader PKS akan memberikan suaranya ke pasangan cagub nomor satu itu. “Tidak mungkin ada kader PKS yang mendukung di luar Asmara. PKS solid mendukung Asmara sepenuhnya. Jika ada yang tidak mendukung namun mengaku-ngaku kader PKS, itu bukan kader PKS,” tandasya.

Tamsil sendiri membeberkan alasan PKS menjatuhkan pilihannya pada Asmara. “Akhlak Amin Syam selalu mengacu pada ajaran agama, terbukti meski sering difitnah, namun tetap sabar dan tersenyum,” katanya.

Selain masalah akhlak, sebut Tamsil, Amin dipandang mempunyai pengalaman birokrasi yang bagus serta konsisten meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Amin benar-benar memajukan ekonomi hingga ke akar rumput, termasuk konsisten meningkatkan kualitas pendidikan,” ungkapnya.

Dengan perolehan suara Amin di atas 50 persen untuk survei internal yang dilakukan PKS, Tamsil optimis Amin bakal memenangkan pilkada mendatang. “Ada beberapa tempat di mana tim survei internal PKS menggelar survei, suara Amin di atas 50 persen. Termasuk Pangkep, Amin kini mengantongi suara 60 persen,” paparnya.

Sebelum menuju lapangan Citra Mas, Amin Syam bersama rombongan tiba di rumah jabatan Bupati Pangkep. Rombongan Amin diterima Bupati Syafruddin Nur. Selain Tamsil Linrung, juga ikut mendamping Amin antara lain HM Roem, Nurdin Mangkana, La Kama Wijaya, Hanafi Mappasomba, Ketua PKB Sulsel Amir Mahmud, dan Ketua DPP PKPI, HM Arfat Rasyid.

Ketika hendak menuju lapangan Citra Mas, Amin bersama tim-nya didaulat menaiki becak motor (bentor). “Tidak ada dalam agenda pengantaran Amin ke lapangan menggunakan bentor, ini inisiatif tiba-tiba dari para pengemudi bentor tersebut,” terang Ketua Tim Kampanye Kemenangan Asmara Kabupaten Pangkep, H Paharuddin Nur.

Dalam orasinya di hadapan sekitar 10.000 pendukung, Amin Syam kembali mengungkit isu kesehatan yang terus ditujukan kepadanya. “Saudara-saudara, bagaimana melihat saya? Apa sehat? Betul?” Tanya Amin yang disambut jawaban pendukung yang menyemut dengan teriakan “Betuuul...!”

Dikatakan Amin, ada tiga kategori sehat, yakni jasmani, rohani dan sosial. “Sehat secara sosial yaitu sehat kemasyarakatannya. Jika ia suka memfitnah dan mengadu domba, berarti ia tidak sehat secara sosial. Kita butuh pemimpin yang mempunyai tiga sehat itu. Dan pasangan Asmara memiliki dan memperjuagkannya,” urainya yang langsung disambut aplaus panjang pendukung. (m02)