Makassar, Tribun - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Kamis (1/8) mengagendakan rapat paripurna penggantian antarwaktu (PAW) anggota dari Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Makassar, Ali Arifin. Ali akan digantikan kader Partai Keadilan Sejahtera, Ruangsyah Irwan Waji.
Seremoni pelantikan Ruangsyah akan dilaksanakan hari ini di DPRD Makassar. Dalam agenda, pelantikan itu akan terangkai dengan Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun 2008.

Pada rapat paripurna pelantikan hari ini, Ali menyatakan tidak akan hadir. Alasannya, ia bukan lagi anggota PKS dan DPRD yang diwajibkan hadir. "Pada rapat paripurna PAW besok saya tidak perlu hadir lagi karena saya sudah bukan anggota PKS lagi," katanya.
Tidak seperti penggantian beberapa anggota DPRD sebelumnya yang "dipaksa" oleh partainya masing-masing, Ali Arifin menyatakan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dengan sendirinya keluar dari DPRD atas keinginan sendiri.
Ia mengaku kecewa dengan sikap sesama kader PKS di DPRD Makassar yang menurutnya bertingkah seperti umumnya anggota DPRD yang keenakan duduk di kursi empuk. Beberapa kali ia menyatakan ada skandal di DPRD.
PKS Kota Makassar kemudian mengusulkan permohonan PAW Ali ke pimpinan DPRD pada 30 Mei. DPRD kemudian menyurat ke KPU pada 2 Juni dan mendapatkan balasannya pada 23 Juni. SK gubernur bernomor 2727/VII/Tahun 2008 tentang PAW Ali diterbitkan Rabu lalu.

MAKASSAR--Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel meloloskan 30 orang untuk menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2009. Terdapat sejumlah nama tokoh di luar struktur PKS yang ikut dicalonkan.Salah satunya adalah mantan calon wakil gubernur Sulsel Mubyl Handaling. Pendamping Aziz Qahhar Mudzakkar pada Pilgub Sulsel 2007 itu bergabung di daerah pemilihan Sulsel 2. Dapil ini diisi 11 caleg, Dapil Sulsel 1 diisi 10 caleg, dan Dapil Sulsel 3 diisi sembilan caleg.

Masuknya nama Mubyl termasuk kejutan. Maklum, pada Pilgub lalu, dia termasuk berseberangan dengan PKS. Ketua KAHMI Sulsel itu diusung Koalisi Keumatan dan Kebangsaan. Sementara PKS bergabung dengan Golkar mengusung pasangan Amin Syam dan Prof Mansyur Ramly.

Sempat terjadi perang urat syarat antara Koalisi Keumatan dan Kebangsaan dengan PKS kala itu. Maklum, PKS yang turut membidani lahirnya Koalisi Keumatan, akhirnya meninggalkan koalisi itu karena tidak sepakat dalam beberapa hal.

"Caleg yang telah didefinitifkan tersebut adalah hasil seleksi Panjati (Panitia Penjaringan Mutiara) DPW PKS Sulsel. Orang-orang tersebut dinilai memiliki kapabilitas untuk berkiprah di tingkat pusat," jelas Ketua Panjati DPW PKS Sulsel Aryadi Arsal, Rabu, 23 Juli.

Selain Mubyl, tokoh lain yang masuk caleg PKS untuk DPR RI pada Dapil Sulsel 2, antara lain Tamsil Linrung (anggota DPR RI), Cahyadi Takariawan (Ketua DPP PKS), Prof Najib Bustan (akademisi), A Baso Abdullah (pengusaha), dan Fadliah Syamsuddin (tokoh perempuan PKS).

Sementara pada Dapil Sulsel 1, terdapat nama Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta. Mantan calon bupati Gowa Maddusila A Ijo juga masuk caleg definitif. Calon walikota Makassar Halim Razak juga masuk Dapil Sulsel 1 bersama aktivis lingkungan sekaligus pengamat sosial dan budaya Asmin Amin serta aktivis antikorupsi Abraham Samad.

Anggota DPR RI PKS lainnya Andi Rahmat tergabung di Dapil Sulsel 3. Pada dapil ini juga terdapat nama pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Maccopa, Maros AGH Muzakkir Arif, dan Ketua Bidang Wanita DPW PKS Sulsel Irmawati Tahir.

Dalam Mukernas PKS, 100 dari 568 total caleg PKS untuk DPR RI dibaiat di Hotel Clarion. Ke-100 orang itu diprediksi sebagai caleg jadi. "Ini bagian dari peneguhan komitmen moral mereka," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring. (sap)

Mukernas-pks - Anjungan Pantai Losari Makassar sepertinya akan disesaki oleh manusia pada hari Ahad, 20 Juli 2008 mendatang. Pasalnya, pada hari itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Jalan Sehat dengan target peserta 10.000 orang, kader dan simpatisan PKS serta masyarakat umum. Jalan Sehat yang mengangkat tema “Hidup Sehat dengan Olahraga” ini akan mengambil rute Pantai Losari lalu ke jalan Ahmad Yani, diteruskan ke jalan Jenderal Sudirman, kemudian ke jalan Ratulangi, berbelok ke jalan Bajibau, dan kembali berakhir di Pantai Losari.

Jalan Sehat ini, rencananya akan di hadiri oleh presiden PKS, Tifatul Sembiring dan Sekjen PKS, Anis Matta, juga pasangan calon walikota-wakil walikota Makassar usungan PKS, Halim Razak-Ja’far Sodding. Gubernur Sulsel H. Syahrul Yasin Limpo, di jadwalkan akan melepas peserta Jalan Sehat didampingi oleh presiden PKS.

Hal menarik dari Jalan Sehat ini, panitia membuka pendaftaran secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat dan menyediakan door prize berupa; umroh untuk satu orang, motor untuk satu orang, sepeda untuk satu orang, televisi untuk satu orang, DVD player untuk satu orang, kipas angin untuk satu orang dan hand phone untuk tiga orang.

Pada hari yang sama, panitia juga akan menggelar acara lomba perahu kantinting, lomba becak kreatif, konser nasyid dan makan coto 10.000 orang, sebagai bagian rangkaian Jalan Sehat.

Untuk pendaftaran jalan sehat ini, masyarakat dapat mengambil tiket di kantor PKS terdekat, baik di DPC maupun DPD masing-masing wilayah.(*)

Makassar, Tribun - Meski kandidat yang akan bertarung di Pilkada Makassar kian mengerucut, PKS tetap optimistis dan yakin dengan figur sendiri. Wakil Ketua DPRD Makassar Jafar Sodding tetap menjadi pilihan utama PKS menghadapi Ilham Arief Sirajuddin (Golkar), Idris Manggabarani (PD), Adil Patu (PDK), Ridwan Syahputra Musagani (PPP), dan Busrah Abdullah (PAN).

"Saat ini Tim Syura belum memutuskan calon. Yang sudah diputuskan baru pada posisi mengusung paket alternatif. Kami terus menggodok beberapa nama yang akan disandingkan dengan kader PKS, Ustad Jafar Sodding," kata Sekretaris DPW PKS Sulsel, Ariady Arsal, Minggu (15/6).
Di antara nama yang digodok itu, menurut Ariady, adalah Ketua PKB Sulsel Amir Machmud, Salahuddin "Annar" Sampetoding, Imam Mujahid Fahmi, dan Dr Hamid Paddu. "Kami sangat senang bila banyak alternatif pilihan terbaik buat masyarakat Makassar," katanya.
Panglima Garda Sahabat Tamsil Linrung, Iskandar Pasajo, mengusulkan agar PKS mengusung Jafar-Amir atau Jafar-Hamid. "Paket ini adalah paket seksi dan saling menutupi. Jika dengan Pak Amir, PKS akan mendapat suara signifikan dari kaum nahdliyyin (NU)," kata Iskandar.
Menurut Iskandar, untuk menang, PKS harus tetap solid dan mendapat suara tambahan dari simpul Islam yang lain, termasuk dari simpul akademisi. Dia yakin, paket yang sudah mengemuka tidak akan mempengaruhi suara PKS.

Suka atau tidak suka, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjadi sebuah fenomena. Pada saat popularitas semua partai politik merosot dan mesin politiknya macet, PKS menanjak secara fenomenal. Setelah mampu mengimbangi koalisi (baca: keroyokan) semua partai politik yang mendukung Fauzi Bowo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dan kemudian tampil mengesankan dalam serangkaian pilkada di beberapa daerah lain, PKS kini membuktikan diri sebagai parpol yang solid, hidup, dan kuat. PKS tampaknya bukanlah parpol biasa yang konvensional. PKS adalah parpol dengan genre baru yang unik yang telah menjadi semacam komunitas.

Apa yang disebut dengan “komunitas PKS” itu ada dan nyata. Salah satu karakteristik dari partai dengan genre ini adalah apa kata partai, itulah kata anggotanya! Sementara dalam parpol lain, apa kata partai tidak selalu paralel dengan apa kata anggota. Padahal paralelisme seperti itu sangatlah sentral dan signifikan dalam sebuah partai politik.

Paralelisme ini bukan hanya menunjukkan soliditas dan solidaritas internal partai, tetapi juga merefleksikan adanya saling kepercayaan (mutual trust) antara anggota dan pimpinan yang juga menunjukkan berjalannya mesin politik sebuah partai. Manakala mesin politik tidak berjalan, sejatinya partai politik tersebut telah kehilangan raison d’etre-nya.

Tan Malaka dalam bukunya Aksi Maksa(1926) menegaskan bahwa “keputusan yang setengah betul tetapi dengan gembira dikerjakan oleh seluruh barisan anggota lebih baik daripada keputusan yang bagus sekali tetapi dikhianati oleh setengah anggota”.

Frase dengan gembira dikerjakan oleh seluruh barisan anggota ini penting karena perasaan gembira inilah yang menjadi roh partai. Seluruh barisan anggota bersedia bekerja menjalankan keputusan partai
dengan gembira–meski keputusannya hanya setengah betul–,ini menunjukkan mesin politik dalam partai tersebut berjalan.Inilah yang disebut dengan partai politik yang sebenarnya alias partai politik par excellence!

Sangat sedikit

Di Indonesia sangatlah sedikit parpol yang organisasinya hidup, solid, dan kuat seperti itu. Di antara yang sedikit itu,demikian menurut banyak studi, adalah–jangan terkejut–Partai Komunis Indonesia (PKI).Antonie CA Dake dalam In The Spirit of The Red Banteng: Indonesian Communists Between Moscow and Peking (2002) menggambarkan betapa hidup dan dinamisnya PKI di bawah kepemimpinan Aidit.

Di samping berhasil menghela partai keluar dari isolasi politik,Aidit menerapkan disiplin partai serta membuka diri dengan menggandeng aliansi dengan kalangan borjuis nasional. Begitu pula, “The party was to increase its membership in six months from around 7,000 to 100,000. At the same time, a multitude of mass organizations were to be created or revamped, encompassing not only workers and peasents but also youth, women, poor people,ex-serviceme n,and others.

Sementara Tempo (7 Oktober 2007) melukiskan dengan sangat baik sebagai berikut. “Kantor PKI … adalah markas yang hidup dan bergerak. Organisasi tak hanya mengurus program partai tapi juga tetek bengek lainnya seperti anggota yang meninggal dan melahirkan.

PKI tak hanya menjadi organisasi politik tapi juga menjadi komunitas. Ketika kantor pusat PKI dibangun di Jalan Kramat Raya, Jakarta, sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan anggota yang pengelolaannya dilaporkan secara transparan. Koran Harian Rakjat digenjot oplahnya hingga mencapai 60 ribu eksemplar–-jumlah yang fantastis untuk zaman itu!”

Kini PKS

Tetapi benarkah hanya PKI yang berhasil membangun partai politik yang solid,hidup, dan dinamis seperti itu? Dake dan Tempo harus melakukan koreksi atas teorinya itu atau setidaknya menoleh ke PKS.

Pasalnya, kini telah muncul partai seperti itu, yaitu PKS! Meski secara ideologi dan cita-cita berbeda secara diametral, PKS seperti halnya PKI memiliki mesin organisasi yang hidup, kuat, dan dinamis. Rapat-rapat massa dan rally PKS yang selalu rapi dan disiplin menambah bukti hidupnya partai ini. PKS mengurus anggotanya dan karena itu anggotanya juga menjalankan keputusan partainya, termasuk membayar iuran karena merasakan manfaat dari kehadiran partainya.

Partai bukan hanya menguntungkan dan menjadi alat bagi elitenya, melainkan juga bagi anggotanya dan cita-citanya. Di PKS, presiden partai harus berkonsentrasi penuh untuk mengurus partai dengan segala tetek bengeknya. Ada konvensi yang unik dan menarik di sana: jika presiden partai terpilih menduduki jabatan publik, dia harus melepaskan jabatannya di partai.

Walhasil,dengan tradisi ini,orang yang bersangkutan bukan hanya tidak dihadapkan pada situasi dilematis karena konflik kepentingan akibat perangkapan jabatan, melainkan juga waktu, energi, dan pikirannya tercurah untuk partai atau jabatan politik yang dipegangnya. Sementara partai-partai politik lain justru punya kelaziman yang sebaliknya: memilih orang yang sedang menduduki jabatan publik (berkuasa) untuk menjadi ketua.

Di sisi lain, untuk mengamankan jabatan publik yang sudah diraihnya (menteri, gubernur, bupati, dan lain-lain), orang tersebut justru semakin memperkuat cengkeramannya dalam partainya. Rupanya ada
psikologi ketakutan dalam diri orang-orang ini bahwa jika posisinya di partai lepas akan membahayakan jabatan politiknya itu.

Walhasil, alih-alih membangun partai menjadi kuat, mereka justru memperalat partai! Dalam suasana kepartaian yang seperti itulah PKS dengan spirit yang merona menyeruak ke depan dalam pentas politik
nasional. Primus inter minus malum! (*)

Hajriyanto Y Thohari
Pengamat Kenegaraan dan Keagamaan
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar

Sumber: Milis Keadilan

Yakin Anggotanya Tidak Terima Sumbangan PDAM

MAKASSAR -- Meskipun awalnya berang terhadap Ali Imran yang menuding salah seorang anggota PKS menerima uang Rp30 juta dari PDAM, belakangan sikap DPW PKS melunak. Bahkan bisa memaklumi sikap Ali tersebut.Dalam jumpa pers di kantor DPW PKS Sulsel di Jl Dr Sam Ratulangi, Rabu, 11 Juni, Tumaruddin, Ketua Biro Legislatif PKS Sulsel, mengatakan persoalan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Apalagi menurutnya, semua anggota PKS dekat dengan Ali dan keluarganya. "Kita maklumi dia, apalagi belakangan ia memang agak sakit. Saya kurang tahu lambung atau dada. Yang jelas dia sering batuk-batuk. Ia juga terlalu banyak berpikir," kata Tumaruddin kepada wartawan.

Sementara itu, terkait tudingan Ali, ketua Fraksi PKS, Hasyim Ramlan mengatakan saat ini sementara diproses Dewan Syuro. Pihak PKS lanjutnya juga telah melakukan klarifikasi terhadap anggota PKS yang disebut Ali telah menerima uang dari PDAM.

"Yang bersangkutan mengaku tidak menerima uang dari PDAM. Tapi bagi kami semua anggota PKS tak kebal hukum, makanya silakan proses hukum. Kita mau persoalan ini klir dan kami tidak akan melindungi kader," tegas Hasyim.

Bagi Hasyim, memang tidak dibenarkan kader PKS meminta sumbangan di perusahaan daerah seperti PDAM. Alasannya, di sana memang tidak ada pos anggaran untuk partai.

"Kalau di pemkot bisa saja karena memang ada biro khusus untuk itu. Ada anggarannya. Tapi kalau di perusahaan begitu (PDAM) jangankan Rp35 juta, Rp500 ribu saja tidak bisa," katanya.

PKS lanjutnya sudah mencari informasi terkait bocoran Ali ini. Namun katanya uang Rp35 juta itu sama sekali tidak pernah masuk ke bendahara PKS. "Saya juga sudah menghubungi Pak Bunyamin, Direktur Keuangan PDAM, katanya dari dulu ia cari informasi itu. Ternyata tidak ada," ujar Hasyim.

"Tetapi kalau memang nantinya terbukti, kita punya Dewan Syuro yang akan memberikan rekomendasi dalam hal ini tentu saja pemberian sanksi, termasuk PAW," tegasnya. (amr)

MAKASSAR -- Menjelang pembukaan rapat panitia legislasi di ruang Fraksi Golkar, Selasa kemarin, tiba-tiba menajadi tegang. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS), Hasyim Ramlan langsung memanggil beberapa wartawan untuk memberi keterangan pers terkait keterangan yang disampaikan Ali Arifin, yang menyebut PKS pernah menerima sumbangan dari PDAM sebesar Rp30 juta.

"Saya juga mau beri keterangan sekarang. Kita siap perang melalui media," ujar Hasyim Ramlan dengan suara agak tinggi. Beberapa anggota fraksi lain, seperti Haris Yasin Limpo dan Pasambangi dari FPG serta H Bahar Machmud dari FPDIP yang ada dalam ruangan itu, pun langsung diam. Ali Arifin yang duduk sekitar tiga meter di depannya juga terdiam.

Tanpa ditanya wartawan, Hasyim mengatakan dirinya selaku Ketua FKS sangat keberatan dengan pernyataan yang disampaikan Ali Arifin tentang dugaan PKS menerima dana dari PDAM.

"Kami minta supaya Ali Arifin membuktikan ucapannya. Kalau tidak, kami akan menempuh jalur hukum," ujarnya. Hasyim yang didampingi HM Jafar Sodding, anggota FKS sekaligus wakil ketua DPRD justru balik menuding Ali Arifin sebagai anggota DPRD yang bermasalah karena jarang ikut rapat.

"Saya katakan bahwa justru Ali selama ini yang bermasalah. Makan gaji buta karena jarang melaksanakan tugas seperti hadir rapat," ujarnya. Ali Arifin yang dihubungi usai rapat itu tetap terkesan santai. Ali bahkan mempersilakan FKS melakukan langkah hukum jika merasa dirugikan.

Menurutnya, dia berani menyampaikan sumbangan dari PDAM itu karena informasinya diterima langsung dari anggota Badan Pengawas PDAM, Bastian Lubis saat rapat koordinasi di Rumah Makan Barugae sekitar 2006 lalu. Informasi dari Bastian Lubis, waktu itu, lanjut Ali, dana bantuan tersebut diterima PKS sekitar 2005 untuk membiayai suatu kegiatan.

"Usai rapat tadi saya juga diancam agar hati-hati. Tapi bagi saya tetap akan jalan sesuai apa yang saya yakini. Tujuan saya hanya ingin memberitahukan kepada masyarakat tentang informasi yang sesungguhnya," ujar Ali. (him)

Makassar, Tribun - Mantan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Makassar, Ali Arifin, mengungkapkan, ada rekan satu fraksinya dan anggota dewan dari fraksi lain yang diduga menerima dana berbau korupsi. Ia pun mengancam akan melaporkan skandal-skandal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ali menyatakan hal tersebut kepada wartawan di gedung DPRD Makassar, Selasa (10/6). "Saya sudah berkoordinasi dan meminta bantuan kepada sebuah LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk menyusun laporan itu," kata Ali.

KPK dikabarkan akan datang ke DPRD Makassar, 16-17 Juni, mendatang. Agendanya, melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khusus di lingkup anggota dan staf DPRD.
Ali mengaku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi dengan anggota KPK mengenai mekanisme pelaporan skandal-skandal yang diindikasikan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di DPRD.
"Nanti kita lihat hasil konsultasinya. Apakah pelaporannya cukup dengan lisan saja atau dengan bukti-bukti yang lengkap," katanya. Kalau KPK mensyaratkan bukti-bukti tertulis, Ali sudah menyiapkan sebagian sudah ia siapkan dan beberapa akan ia lengkapi.
Beberapa hal yang ia indikasikan sebagai skandal kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) anggota DPRD Makassar seperti keterlibatan sejumlah anggota fraksinya dalam kasus kebocoran dana PDAM Kota Makassar tahun 2005-2006.
Kasus yang sempat ramai di media massa itu membuat Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Ridwan Syahputra Musagani, dicopot dari jabatannya.
Hanya saja soal keterlibatan anggota DPRD Makassar saat itu masih merupakan rumor yang belum bisa dibuktikan. Ada juga yang diindikasikan menjadi calo pengadaan katering dan skandal pengembalian uang tunjangan perumahan dan kesehatan 2004.
Menurutnya, meski telah diwajibkan menteri dalam negeri, tidak jelas apakah rekan-rekannya mengembalikan uang itu atau tidak.
Mengenai skandal PDAM, Ali bahkan dengan jelas menunjuk fraksi-fraksi yang menerima uang dari perusahaan milik daerah itu. Tentu atas nama partainya masing-masing.
Jumlah "upeti" dari PDAM itu disebutkan mencapai puluhan juta rupiah setiap partai politik.
"Pada tahun 2005 lalu ada salah satu partai yang mengajukan proposal kepada dirut (Ridwan). Partai itu mendapatkan dana sekitar Rp 35 juta yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan partai," kata Ali.

Pindah Partai
Ali merupakan anggota fraksi PKS yang mengundurkan diri dari fraksinya. Karena itu secara otomatis ia juga akan di-recall dari keanggotaannya di DPRD Makassar.
Ali sedang menunggu proses penggantian antarwaktu (PAW) sebab pengunduran dirinya dari partai karena ia merasa kecewa. Menurutnya, banyak tindakan rekan-rekan satu fraksinya yang bertentangan dengan hati nuraninya.
Selain itu ia juga mengaku kecewa dengan rekan-rekannya dari fraksi lain yang menurutnya berkelakuan sama. Setelah mengundurkan diri dari PKS, ia kini telah terdaftar sebagai anggota Partai Golkar.
Kendati banyak orang yang mengidentikkan partai tersebut dengan Orde Baru, ia mengatakan lebih ada harapan jika ia berpindah ke partai tersebut.
"Mungkin banyak yang bertanya kenapa saya keluar dari PKS malah masuk Golkar. Saya tahu keputusan saya tidak populis. Tetapi saya menilai, di bawah kepemimpinan Pak Jusuf Kalla, partai ini bisa tumbuh menjadi partai modern dan lebih bermartabat," katanya.

Sikap Dewan
Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Hasyim Ramlan, menyatakan, fraksinya akan menuntut balik Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dewan dan partai karena semua yang ditudingkan tidak dapat dibuktikan.
Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar menyesalkan sikap anggota dewan yang membeberkan borok dewan. Sebab, pengungkapan skandal itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi real pengelolaan keuangan di sekretariat dewan.
Ketua BK DPRD Kota Makassar, Burhanuddin Odja, meminta Ali untuk segera menghentikan sejumlah pernyataan yang arahnya merusak citra dewan.
Pernyataan itu, katanya, sama saja dengan pembunuhan karakter terhadap keberadaan 44 anggota dewan lainnya.
"Sesuai hasil rapat intern BK yang dihadiri oleh seluruh anggota BK telah disimpulkan empat rekomendasi. Hal ini menyangkut keberadaan Ali di dewan beserta sejumlah tindakan yang dilakukannya," jelas anggota fraksi Partai Golkar ini.
BK mendesak Ali untuk segera bertanggung jawab terhadap pernyataannya di sejumlah media cetak dan elektronik yang menyebabkan terbangunnya opini buruk ke masyarakat terhadap dewan.
Apalagi terhitung 2 Juni 2008 ia sudah menyatakan mundur sebagai anggota dewan.
"BK menagih komitmen Ali untuk mundur dari dewan karena setelah menyatakan mundur Ali tetap saja berada di dewan dan menerima gaji serta menggunakan sejumlah fasilitas lainnya," kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan sudah melayangkan surat ke pimpinan dewan melakukan klarifikasi atas ketidakbenaran informasi dan tuduhan itu, termasuk mempercepat proses PAW mantan legislator PKS itu.

Partai apa yang paling diwaspadai Golkar di Sulsel pada Pemilu 2009 mendatang? Sekretaris Korwil XIII Sulawesi Partai Golkar, Malkan Amin, menyebut partainya patut mewaspadai gebrakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dibanding Golkar, PKS selangkah lebih maju menghadapi pemilu. PKS sudah membentuk penanggung jawab tiap-tiap desa. Sementara Golkar baru membentuk bappilu (badan pengendalai dan pemenangan pemilu)," kata Malkan saat menyampaikan sambutan saat pelantikan Bappilu Golkar Sulsel di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (4/6).
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin, menyebut partainya memang serius menatap pemilu nanti. Bahkan di Jakarta, menurut Akmal, PKS sudah membentuk jaringan hingga tingkat RT/RW.
"Di Sulsel, baru seluruh kecamatan yang sudah dibentuk pengendali wilayah. Sementara tingkat/kelurahan belum seluruhnya," kata Akmal.
Namun, pembentukan tim pemenagan dan pengendali berjenjang ini akan terus digalang. Awal bulan Juli nanti, PKS Sulsel dipercaya DPP untuk mengelar musyawarah kerja nasional (mukernas) II di Makassar.
Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Marahamid, mengonfirmasikan penunjukan Sulsel ini sebagai tuan rumah mukernas, setelah melihat besarnya potensi suara PKS dan struktur dan infrastruktur PKS di Sulsel, dinilai bisa menyumbang suara yang lebih bear.
Pada Pemilu 2004 lalu, PKS meraih 266.314 suara (7,10 suara) dari total 3.750.299 suara sah. Perolehan ini menempatkan delapan wakil partai berbasis Islam ini di parlemen Sulsel.
Di Pilkada Sulsel, Golkar berkoalisi dengan PKS dan sejumlah partai lainnya mengusung pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly sebagai calon kepala daerah.
Amin menginstruksikan kelompok kekaryaan (pokkar) yang dibentuk tiap desa/kelurahan tetap dimaksimalkan. Mantan Gubernur Sulsel ini meminta bappilu membentuk Pokkar dalam lingkup yang lebih kecil per TPS.
Amin memaparkan sekilas sejarah kemenangan Golkar di Sulsel.
"Bahkan Pemilu 1999 lalu, banyak yang mengira Golkar bakal jadi partai gurem. Kenyataannya partai kita tetap meraih hasil maksimal," kata Amin.
Saat itu, Golkar tampil sebagai single majority di parlemen Sulsel. Partai beringin ini meraih 66,5 persen suara dan menempatkan 44 wakilnya (58,6 persen) dari total 75 legislator di DPRD.
Tapi perolehan ini melorot drastis pada Pemilu 2004. Golkar meraih 1.644.635 suara (43,85 persen) dari total 3.750.299 suara sah.
Dengan komposisi ini, Golkar menempatkan 33 (44 persen) legislatornya dari total 75 legislator di parlemen Sulsel.
"Kita tidak pernah kalah. Pertahankan tradisi kemenangan ini. Tapi kader Golkar tidak boleh bernolstagia dan euforia dengan kemenangan itu. Karena boleh jadi kita lengah, kesempatan bagi orang masuk dan mengobrak-abrik partai kita. Saya percaya kalian semua pekerja dan pejuang handal," kata Amin membakar semangat kader Golkar.

Senin, 2008 Juni 02
Kronologis Provokasi Monas 1 Juni 2008
http://fpipetamburan.blogspot.com/2008/06/kronologis-provokasi-monas-1-juni-2008.html

Minggu, I Juni 2008 massa Hizbut tahrir Indonesia berkumpul bersama ormas islam lainnya melakukan aksi menolak kenaikan BBM di Jakarta menuju Istana negara. silahkan buka website resmi HTI . Diantaranya adalah : Perwakilan Serikat Kerja PLN, HTI, FPI, dsb.

Demo ini sudah mendapatkan ijin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapih dan ketat. Dengan kata lain demo ini adalah kegiatan yg resmi dan legal berdasarkan UU yang berlaku di republik ini. Pada saat ayng bersamaan muncullah kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) yang nota bene adalah pro Ahmadyah.

Seperti yang dilansir dalam siaran TV mengenai kegiatan AKK-BB ini sebelumnya tidak diperkenankan oleh Kepolisian terkait untuk melakukan aksi di wilayah Monas, Karena akan berbenturan dengan pihak yang tidak mendukung acara mereka. dengan kata lain, kegiatan AKK-BB ini tidak mendapat ijin untuk melakukan kegiatan diwilayah Monas.

Melihat gelagat negatif ini, Pihak FPI mengisntruksikan beberapa personilnya untuk mengetahui apa yg dilakukan oleh AKK-BB ini diwilayah aksi demonstrasi HTI. Ternyata mereka melakukan orasi yg menjelekan salah satu Ormas Peserta Demo dengan mengatakan " Laskar Setan" dan sebagainya. Mendengar hal itu, personil FPI segera melaporkan kepada Laskar FPI mengenai temuan orasi tsb.

Beberapa laskar FPI segera meminta klasrifikasi kepada pihak AKK-BB mengenai hal ini. Pihak AKK-BB berusaha mengelak dan menjawab dengan sikap yg arogan sehingga membuat Laskar FPI kesal. Arogansi AKK-BB ini semakin menjadi dengan mengeluarkan sepucuk senjata Api dan menembakkan ke Udara 1 kali. Mendengar letusan ini, Laskar FPI mencegah perbuatan tsb tapi ditanggapi dengan tembakan ke udara hingga 4 kali.

Melihat aksi yg arogan dan sok Jagoan, Laskar FPI makin kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap provokator. Tidak ada pihak anak-anak dan wanita yang menjadi sasaran amarah pihak FPI. Hanya oknum yang sok Jagoan dan Arogan yang telah mengejek dan menghina kafir kepada laskar FPI yang menjadi sasaran empuk di kerumunan massa aksi Demonstrasi BBM ini. Beruntung tidak semua elemen massa demo ini ikut memukuli pihak AKK-BB

Diduga, AKK-BB adalah kelompok bersenjata yg sengaja disusupkan didalam kegiatan demo BBM minggu 1 Juni 2008 di Monas dengan menyertakan anak kecil dan wanita dengan itikad menjatuhkan opini BBM menjadi opini pembubaran FPI dengan melakukan provokasi sebutan Laskar Kafir dan tembakan senjata api.

KOndisi terakhir pihak FPI menjadi obyek makian masyarakat bahkan intimidasi oleh Nahdlatul ulama dan elemen2 nya sehingga Fitnah perjuangan semakin terbukti kebenarannya bahwa Dakwah di Jalan Allah SWT akan ditebus oleh fitnah, intimidasi, makian negatif opini oleh kafirun dan munafikun bahkan kelompok orang yg mengatas namakan ahli ilmu dan ibadah seperti NU dan elemen2nya. Wallahu A'lam Bisshowab.

Hasbiallahu wa ni'mal wakil, Ni'malmaula wa ni'mannashiir.
Cukuplah Allah Sebagai Pelindung dan Penolong Mujahid DAkwah.

Usulan Fraksi Golkar dan PKS Sulsel Terkait Penghematan Anggaran Setelah Harga BBM Naik; Juga Usul Penghapusan BBM untuk Mobil Pejabat; Hamid Paddu: Lebih Bagus Rental Mobil

Makassar, Tribun - Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Sulsel mengusulkan penghapusan pengadaan mobil dinas bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam APBD Perubahan 2008, September mendatang.
"F-PG komitmen memperjuangkan anggaran publik di APBD Perubahan mendatang,terutama penghapusan pengadaan mobil dinas di lingkup pemprov," kata anggota FPG yang juga Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem, Senin (2/6).

Hal senada juga disampaikan Ketua F-PKS, Akmal Pasluddin. Usulan ini terkait dengan gerakan penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Fraksi juga mengusulkan penghapusan anggaran pembelian BBM bagi mobil dinas pejabat. Menurut Akmal, sesuai peraturan mendagi, hanya mobil dinas k gubernur, wagub, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD yang berhak menggunakan BBM dari kas daerah.
Di Sulsel, kalangan pejabat eselon I hingga II menggunakan mobil yang tergolong boros BBM. Sebut saja mobil dinas gubernur Toyota Royal Salon Crown dan Toyota Landruiser Prado serta mobil dinas wakil gubernur (wagub) jenis Toyota Camry 2.4G.
Sekretaris provinsi juga mendapat jatah mobil Toyota Camry sedangkan para asisten mengendarai Toyota Altiz. Para kepala dinas/kepala badan mendapat jatah Nissan Xtrail atau Suzuki Grand Vitara, sedangkan kepala biro mengendarai Toyota Innova.
Mobil tersebut adalah jenis kendaraan roda empat dengan isi silinder (kapasitas mesin) yang terbilang besar dan menyedot bahan bakar yang cukup besar.
Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamid Paddu, menyambut baik usul penghapusan pengadaan mobil dinas di APBD Perubahan. "Namun usul itu harus disosialisasikan dulu ke seluruh fraksi di DPRD untuk mendapatkan dukungan," ujarnya.
Hamid menilai, pemborosan anggaran untuk biaya mobil dinas sudah terjadi selama puluhan tahun. "Banyaknya mobil dinas membuat biro yang menanganinya rawan dengan penyelewengan. Belum lagi pemborosan anggaran untuk BBM maupun pengadaan suku cadang," tambahnya.

Mendata
Biro Perlengkapan Pemprov Sulsel saat ini sementara mendata jumlah mobil dinas yang tersebar di sejumlah unit kerja di lingkup pemprov.
"Kami sementara mendata. Kami belum bisa menyebutkan jumlah pastinya. Mudah-mudahan satu-dua hari ini sudah ada angka riilnya," kata Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina.
Rata-rata mobil dinas yang ada di pemprov dengan pemakaian di atas lima tahun. Sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Daerah, mobil dinas yang berusia lima tahun ke atas dapat diganti dengan yang baru.
"Kalau usulan pengadaan mobil dinas yang baru bukan kewenangan biro perlengkapan," ujar Toto terkait usulan FPG dan FPKS soal penghapusan usulan mobil dinas di APBD perubahan mendatang.

Menghemat
Sekretariat Pemprov Sulsel menyambut baik rencana penghematan BBM di lingkup pemprov. Pekan lalu, gubernur telah mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan penghematan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa semua instansi harus menunjuk satu orang pegawai senior yang bertugas mengontrol penggunaan fasiltias elektronik seperti AC, listrik, telepon, dan alat elektronik lainnya.
Setiap pukul 15.00 wita, AC di dalam ruangan harus dimatikan kecuali pada ruangan-ruangan yang memang harus menggunakan mesin pendingin ruangan tersebut. Demikian juga dengan lampu dan telepon agar digunakan sehemat mungkin.
"Setiap bulan akan diketahui berapa banyak anggaran yang digunakan. Jika anggarannya ternyata lebih dari yang telah direncananya, berarti kelebihan tersebut harus ditanggung oleh SKPD yang bersangkutan," kata Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim beberapa waktu lalu.
Selain penghematan listrik dan telepon, Pemprov juga menginstruksikan penghematan BBM.
Kendaraan dinas yang diperbolehkan mengikuti rombongan gubernur, wakil gubernur, dan pejabat lainnya tidak boleh lebih dari lima kendaraan, di luar kendaraan polisi dan ambulans.
Gubernur bahklan menginstruksikan agar jika membawa orang banyak sedapat mungkin menggunakan bus yang bisa memuat banyak orang.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Ibrahim Beddu yang dihubungi tadi malam mengatakan, di pemprov terdapat sekitar 70-an kendaraan dinas yang setiap hari digunakan oleh para pejabat dan pegawai.
"Target kita adalah terjadi penghematan anggaran sekitar 10 persen dari total anggaran yang sudah disiapkan," kata Ibrahim.
Ibrahim tak menyebutkan berapa besar anggaran yang disiapkan pemprov untuk membiayai operasional ke-70 kendaraan dinas tersebut.
Yang pasti, seluruh operasional kendaraan itu ditanggung oleh pemerintah mulai dari anggaran BBM sampai biaya perawatannya.
Rental
Hamid menawarkan solus mobil dinas dengan sistem leasing atau rental. Dengan sistem ini, penggunaan kendaraan pelat merah untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisir.
Hamid berharap, pada APBD 2009 mendatang, seluruh APBD kabupaten/kota menggunakan sistem leasing untuk mobil dinas. Selain menghemat anggaran juga menghemat penggunaan BBM.
Ia mengaku sangat menghargai sikap gubernur/wagub yang menginstruksikan penguranganan iring-iringan kendaraan saat kunjungan ke luar kota.
"Kunjungan luar kota gubernur/wagub dengan mobil bus patut diapresiasi. Pemerintah memang berkewajiban memberi teladan terkait perubahan pola konsumsi bahan bakar kepada masyarakat," katanya.

MAKASSAR -- Ilham Arif Sirajuddin boleh saja diunggulkan beberapa lembaga survei. Namun, di "kandang sendiri", calon walikota Makassar periode 2009-2014 yang diusung Partai Golkar ini, malah kalah dari kandidat lain. Polling dalam situs www.ias-2008.com menempatkan kandidat calon walikota Makassar yang diusung Koalisi Keadilan dan Pembangunan (KKP) Jafar Sodding (JS) di posisi teratas. Hingga pukul 20.00 Wita, malam tadi, JS unggul 60,7 persen.

Sedangkan "tuan rumah" Ilham Arif Sirajuddin hanya berada di urutan kedua. Kandidat yang berpasangan dengan Sekkot Makassar Supomo Guntur itu hanya memeroleh 30,3 persen. Ada 89 voter yang berpartisipasi dalam polling itu.

"Kami sangat surprise dengan hasil polling ini. Ini menunjukkan bahwa di dunia maya, ternyata Pak Jafar (Sodding) mendapat apresiasi yang tinggi," kata Muzakkir Ali, koordinator Koalisi Keadilan dan Pembangunan, Rabu, 28 Mei.

Selain Ilham dan Jafar, tiga nama kandidat lain juga dipasang dalam polling tersebut. Mereka adalah Idris Manggabarani, Adil Patu, dan Busrah Abdullah. Namun, hasil polling ketiganya jauh di bawah Jafar dan Ilham.

Idris yang diusung Partai Demokrat berada pada posisi ketiga memeroleh 4,5 persen. Sedangkan kandidat Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Adil Patu harus puas berada di posisi keempat dengan perolehan 3,4 persen.

Sedangkan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi juru kunci atau menempati posisi kelima dengan perolehan 1,1 persen. Dari 89 voter yang berpartisipasi, hanya satu yang memilih Busrah. (sap)

Sebuah film perjuangan seorang ustad yang rendah hati dan bersahaja.
Kesederhanaan adalah hal yang kini mulai banyak hilang di tengah umat

Hidayatullah.com-Sebuah film yang bercerita tentang seorang guru bersahaja
akan menjadi koleksi tontonan menarik umat Islam Indonesia. Film bertajuk "Sang
Murabbi" ini menceritakan kisah seorang "pejuang dakwah" yang dulunya miskin
kemudian berubah setelah mendapatkan kelapangan rezeki. Ia lupa tujuan awal
"berdakwah" bukan untuk mencari kehidupan dunia.

Film yang disutradari oleh Zul Ardhia ini menampilkan bintang Irwan
Rinaldi sebagai Ustadz Rahmat, Ummi Fida (diperankan oleh Astri Ivo) dan
didukung beberapa bintang lain; Neno Warisman dan Afwan Izzis.

Syuting film ini dilakukan di beberapa kawasan. Diantaranya di Setu,
Jakarta Timur. Menurut situs blog sangmurabbi, lokasi ini dipilih karena
memiliki kemiripan dengan situasi Kuningan, Jakarta Selatan, di era 70-an akhir
dan 80-an.

Pengambilan gambar juga dilakukan di lokasi di wilayah lain seperti
Kampung Raden, Pondok Gede, dan Pondok Rangon.

Sebagaimana diketahui, film ini dicuplik dari perjalanan hidup almarhum
Ustad Rahmat Abdullah. Almarhum dikenal sebagai seorang ustadz, "pejuang
dakwah" dan guru aktivis PKS.

Ustadz Rahmat Abdullah, adalah putra Betawi yang lahir di Jakarta pada 3
Juli 1953. Almarhmum meninggal dunia tahun 2005 setelah terkena stroke ketika
wudhu untuk mengerjakan sholat Magrib.

Selain dikenal sebagai mentor kader PKS, semasa hidup, almarhum pernah
menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro DPP PKS. Almarhum juga sempat menjadi
anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, HAM dan
perundang-undangan.

Sebelum menjadi anggota DPR, almarhum aktif sebagai guru di beberapa
sekolah, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda (1970), SD Islam
Tarbitul Aulad (1971-1973), Madrasah Tsanawiyah (Mts) Rumah Pendidikan Islam
(1981), Aliyah Pendidikan (1982-1984), pengajar Ma'had Dirasah Islamiyah Iqro
(1993-1997) dan pengajar pendidikan Duru TK Islam Terpadu Iqro (1999).

Almarhum juga mendirikan Yayasan Islamic Center Iqro pada 1992. Di tahun
2000, dalam sebuah acara Seminar Nasional bertajuk "Tarbiyah di Era Baru" di
Masjid UI, Kampus UI Depok, ustadz keturunan Betawi itu pernah disebut sebagai
Syaikhut Tarbiyah.

Almarhum dikenal sebagai sosok pejuang da'wah yang sangat aktif memperkaya
wawasan keilmuannya. Pendidikan formalnya hanya sampai madrasah aliyah plus
setahun kuliah di LIPIA Jakarta. Tapi karena kegigihannya mencari ilmu dari
beberapa halaqah, kiai dan kelahapannya membaca kitab, banyak orang mengakui
kapasitas keilmuannya tak kalah dari rekan-rekannya yang bergelar doktor. Sejak
tahun 1985 ia sudah sering berkunjung ke luar negeri dan keliling Indonesia,
memenuhi undangan seminar, mudzakarah du'at, pelatihan kader, tabligh, dan
sebagainya.

Selain itu ada satu hal yang tak dimiliki umumnya para dai, bahwa ia
adalah rajin menulis.


Dalam sebuah wawancara eklusif dengan Majalah Suara Hidayatullah tahun
2001, almarhum menjawab secara jujur kritikan masyarakat tentang adanya
sinyalemen kader-kader Tarbiyah yang cenderung mulai eksklusif.

"Betul, ada kalanya kopral dengan kopral berkelahi, tetapi mayor dan
kolonel yang jadi atasannya biasa-biasa saja. Para jenderalnya pun saling
ngobrol saja.

Kalau ada yang demikian yang saya lihat, saya mengingatkan kader-kader
kita agar tidak boleh begitu. Karena sesungguhnya mereka bisa menjadi orang yang
sangat dihargai masyarakat jika menggunakan cara-cara yang lebih santun," begitu
kutipnya.

"Makanya mereka disuruh mengaji ke mana-mana untuk menambah wawasan.
Sehingga kalau ada kajian umum mereka datang ramai-ramai untuk memperkaya dari
apa yang telah mereka dapatkan dalam kelompok-kelompok kecil itu," tambahnya.

Itulah rekaman kisah seorang ustad rendah hati nan sederhana meski
dipundaknya pernah banyak jabatan dan amanah.

Ada baiknya, masyarakat terutama para santrinya melihat ulang
kesederhanaan dan kesahajaan sang guru (murabbi) itu. Menurut situs blog
sangmurabbi, Film ini diperkirakan akan dilaunching bulan Juni 2008.

Jakarta : Ketua MPR Hidayat Nurwahid menegaskan, pihaknya tidak mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena keputusan itu akan semakin memberatkan sebagian besar masyarakat.

"Pemerintah diharapkan melakukan penghematan di departemen dan seluruh lembaga negara, bukan serta merta menaikkan harga BBM," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (19/5).

Hidayat mengemukakan, penghematan di seluruh departemen dan lembaga negara bisa dilakukan dengan memotong proyek yang belum prioritas dan memotong anggaran untuk kegiatan yang masih bisa ditunda.

Di sisi lain, pemerintah harus meminimalkan kebocoran anggaran di semua departemen dan lembaga negara, termasuk di bea cukai dan kantor pajak. "Untuk mendapatkan BBM yang lebih murah, perlu dilakukan lobi kepada negara-negara anggota OPEC," katanya.

Ia juga mendesak dilakukan peninjauan terhadap kinerja Kementerian ESDM. "Menterinya sudah bertahun-tahun memimpin departemen ini, tetapi kinerjanya di bidang minyak dan gas (migas) tidak menggembirakan. Wajar kalau Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan meminta pertanggungjawaban," katanya.

Ditanya mengenai munculnya usul penyelenggaraan Sidang MPR terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, Hidayat mengemukakan sampai saat ini belum ada usul resmi kepada pimpinan MPR mengenai hal itu. "Pimpinan DPR tidak punya kewenangan prerogatif untuk mengusulkan Sidang MPR. Usul mengenai hal itu juga belum ada," katanya.

Jika ada usul mengenai Sidang MPR, katanya, masih harus diteliti apakah memenuhi persyaratan atau tidak.

Pemilihan Umum 2009 akan menjadi ajang pembuktian kekuatan bagi partai kader untuk menunjukkan kepiawaian organisasinya, sekaligus mengukur seberapa kuat partai-partai lama masih bisa bertahan menghadapi gempuran partai-partai baru.

Berbeda dengan pertumbuhan kader kepemimpinan yang stagnan, pertumbuhan partai politik tampaknya tetap dinamis. Meskipun kinerja partai-partai secara umum dinilai mengecewakan, setidaknya tergambar dari pernyataan 84,7 persen responden jajak pendapat Litbang Kompas, namun persiapan partai-partai menuju Pemilu 2009 tampaknya tidak terpengaruh oleh pendapat publik.

Tujuh partai yang telah lolos ambang batas Pemilu 2004 setidaknya harus berhadapan dengan 24 partai baru yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM dan sembilan partai politik yang tidak lolos ambang batas perolehan suara, tetapi diperbolehkan ikut pemilu karena memiliki kursi di DPR.

Jika dilihat dari konteks pertumbuhan dukungan partai, pilihan publik setidaknya dipengaruhi oleh seberapa besar sebuah partai mengalami eskalasi citra dan solidaritas satu-dua tahun menjelang pemilu.

Jika dinamika sebuah partai menjadi mekanisme yang terus bergerak, ada kemungkinan pertumbuhannya seperti bola salju yang makin membesar. Sebaliknya, jika tren yang terlihat cenderung stagnan atau aktivitasnya tidak dinamis, sulit akan meraih dukungan dari massa mengambang yang jumlahnya sangat menentukan.

Dengan kisaran 40 hingga 50 persen dari jumlah potensial pemilih, massa mengambang akan menjadi penentu kemenangan pada saat-saat akhir. Pilihan sangat mungkin dijatuhkan kepada partai-partai yang dinamis.

Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya tampak bahwa pemilu membawa dinamika yang berbeda-beda pada setiap partai. Dalam Pemilu 1999, eskalasi yang demikian dahsyat terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sejak peristiwa 27 Juli 1996 PDI-P terus tumbuh dengan solidaritas dukungan basis massa yang makin kuat. Partai ini menampilkan tiga sisi partai yang sangat menonjol: soliditas basis massa, ideologi, dan kepemimpinan yang kuat. Hasilnya adalah, ia menjadi pemenang Pemilu 1999.

Namun, dinamika PDI-P tampaknya menjadi stagnan setelah partai ini mencapai tampuk kepemimpinan nasional. Sejumlah friksi membuat partai nasionalis ini mulai ditinggalkan elite-elite partainya. Dukungan terhadap partai tersebut terbukti menurun pada pemilu selanjutnya.

Sebaliknya, dua tahun menjelang Pemilu 2004, Partai Golkar lebih memperlihatkan diri sebagai partai yang dinamis. Lewat konvensi-konvensi yang dilakukan partai ini, Golkar mencitrakan sebuah partai dengan ideologi nasionalis yang demokratis. Dinamika Golkar mengubur kenangan publik pada represi politik yang dilakukan partai ini bersama ABRI dan birokrasi pada masa Orde Baru. Golkar Baru yang diembuskan lewat konvensi membuat partai beringin ini bisa menahan penurunan suara, bahkan menjadi pemenang Pemilu 2004.

Saat ini dinamika yang masif tampaknya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah tak mampu meraih ambang batas pemilu pada tahun 1999, PKS menunjukkan performa yang mengejutkan pada pemilu selanjutnya. Terutama di wilayah perkotaan, partai Islam ini mencitrakan diri hadir dengan kekuatan yang meningkat cepat. Di DKI Jakarta, misalnya, pada pemilu sebelumnya (1999) perolehan suara partai ini hanya berada di posisi lima. Namun, kemudian melejit menjadi posisi pertama di pemilu selanjutnya (2004).

Bahkan, dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung tahun lalu, calon dari PKS mampu meraih dukungan 42 persen, jauh lebih besar daripada basis massanya. Sejumlah kemenangan lain, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara, membuat partai ini mempertunjukkan citra sebagai partai dinamis.

Tiga pilar kekuatan

Jika konstelasi kekuatan partai politik bisa dilihat dari tiga pilar—soliditas basis massa, kekuatan ideologi, dan kepemimpinan—baik Partai Golkar maupun PDI-P tak lagi dipandang sebagai partai yang memiliki soliditas basis massa paling menonjol. Sebaliknya, PKS menempati polisi puncak di dua pilar kekuatan partai tersebut (lihat grafik).

Dilihat dari soliditas partai, ada kecenderungan Golkar dan PDI-P akan mengalami stagnasi atau penurunan. Sementara itu, partai-partai lain juga tidak menunjukkan gejala peningkatan. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami penurunan paling drastis dibandingkan dengan semua partai lain. Perpecahan di jajaran elite pimpinan partai membuat perubahan yang sangat signifikan pada kesetiaan pemilih. Dukungan yang pada Januari diberikan oleh 42,9 persen basis massa PKB turun drastis menjadi hanya separuhnya setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipecat dari jabatannya.

Satu-satunya partai yang terus mengalami peningkatan soliditas basis massa tampaknya hanya PKS. Pada Oktober 2007 dukungan pemilih partai ini untuk kembali memilihnya 58,3 persen, lalu meningkat menjadi 68,8 persen pada Januari 2008, dan meningkat lagi menjadi 69,3 persen pada April 2008.

Sementara itu, dari sisi pilar ketiga, yaitu kepemimpinan, Golkar lebih menonjol dibandingkan dengan partai-partai lain. PKS di posisi ketiga setelah PDI-P.

Implikasi dari ketimpangan yang terjadi antara soliditas basis massa, ideologi, dan kepemimpinan adalah komplikasi yang potensial timbul dalam perebutan pimpinan nasional nantinya. Seperti halnya dalam dua pemilu sebelumnya. Partai pemenang pada akhirnya tidak memperoleh kursi presiden karena kurang kuatnya figur kepemimpinan, meskipun memiliki kekuatan di basis massa dan ideologi. PDI-P menang Pemilu 1999, tetapi yang menjadi presiden adalah tokoh dari PKB. Golkar menang di Pemilu 2004, tetapi yang menjadi presiden adalah tokoh dari Partai Demokrat.

Namun, di kedua pemilu sebelumnya juga terjadi fenomena eskalasi pencitraan figur tokoh yang memungkinkan pengambilalihan dukungan basis massa menjelang pemilu presiden. Figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan semua kalangan (termasuk dengan Presiden Soeharto waktu itu), menjadikannya sebagai sosok yang lekat dengan kebutuhan bangsa yang baru mengalami situasi politik yang berantakan.

Adapun di Pemilu 2004 dinamika kepribadian tokoh lebih terlihat pada Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak ia masuk dalam kabinet hingga mundur, popularitasnya mampu mengalahkan semua tokoh politik lain.

BAMBANG SETIAWAN

Menjelang Pemilu 2009, pertumbuhan popularitas elite politik tampak stagnan. Dengan demikian, dua kemungkinan bisa saja terjadi: kepemimpinan tetap di tangan incumbent atau diambil alih oleh salah satu tokoh dari partai yang dinamis. Tarik-menarik pada akhirnya akan terjadi pada seberapa kuat incumbent bertahan atau seberapa kuat determinasi partai memengaruhi publik untuk memilih tokoh baru yang tidak terkenal. (Litbang Kompas)

Sabtu, 10 Mei 2008
10 acara TV dinilai banyak melanggar Standar Program
Siaran KPI. Ia melanggar norma kesopanan, kesusilaan
dan kekerasan. Waspadai dan selamatkan kaluarga Anda!

Hidayatullah. com--Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat meminta masyarakat untuk mewaspadai 10 program
acara yang dianggap bermasalah yang ditayangkan
sembilan stasiun TV swasta nasional Indonesia.

Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Yahya dalam jumpa pers
di kantor KPI di Jakarta, Jumat mengatakan 10 program
acara TV tersebut yaitu Cinta Bunga (SCTV), Dangdut
Mania Dadakan 2 (TPI), Extravaganza (TransTV), Jelita
(RCTI), Mask Rider Blade (ANTV), Mister Bego (ANTV),
Namaku Mentari (RCTI), Rubiah (TPI), Si Entong (TPI),
dan Super Seleb Show (Indosiar).

Sasa mengatakan dari hasil pantauan KPI selama periode
1 - 13 April, 10 acara TV tersebut paling banyak
melanggar Standar Program Siaran KPI, antara lain
melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dengan banyak
menampilkan kekerasan, menampilkan kata-kata kasar,
merendahkan dan melecehkan orang lain.

Untuk Sinetron Cinta Bunga yang diputar SCTV, KPI
menilai terlalu menampilkan kekerasan secara verbal
yaitu memaki dan merendahkan orang lain, selain tidak
mencantumkan klasifikasi acara.

Sedangkan acara variety show "Extravaganza" TransTV
menampilkan rangkaian tindakan yang mengesankan tindak
kekerasan dengan atau tanpa alat, banyaknya kekerasan
secara verbal, percakapan mengarah ke makna yang
vulgar dan tidak memperhatikan norma kesopanan serta
kesusilaan.

Acara Dangdut Mania Dadakan 2 TPI, KPI menyimpulkan
terlalu menampilkan kata-kata kasar, melecehkan dan
merendahkan orang lain secara khusus sering melecehkan
orang dengan kelompok dan bentuk fisik tertentu,
percakapan mengarah ke makna yang vulgar dan tidak
memperhatikan norma kesopanan serta kesusilaan.

Sementara Sinetron Jelita RCTI terlalu menampilkan
kekerasan fisik secara khusus kekerasan terhadap anak,
menampilkan kekerasan verbal yaitu memaki dengan
kata-kata kasar, tidak memperhatikan norma kesopanan
dan tidak mencantumkan klasifikasi acara.

Sinetron Komedi Mister Bego dari ANTV terlalu
menampilkan kekerasan fisik, menampilkan adegan
mengarah ke seks, menampilkan kata-kata kasar, tidak
memperhatikan norma kesopanan dan tidak mencantumkan
klasifikasi acara.

Sedangkan Serial Anak "Mask Rider Blade" ANTV
merupakan acara non-kartun (riil), menampilkan
kekerasan fisik yang cukup intens dalam bentuk
perkelahian / pertarungan, dan tidak menampilkan
klasifikasi acara akan tetapi ada logo "Star Kids".

Sinetron "Namaku Mentari" di RCTI, KPI menilai terlalu
menampilkan kekerasan fisik secara khusus kekerasan
terhadap anak, menampilkan kekerasan verbal yaitu
memaki dan kata-kata kasar, tidak memperhatikan norma
kesopanan dan tidak mencantumkan klasifikasi acara.

Untuk Sinetron Rubiah TPI, KPI melihat terlalu
menampilkan kata-kata kasar, melecehkan dan
merendahkan orang lain secara khusus ada muatan
melecehkan orang dengan kelompok dan bentuk fisik
tertentu, menampilkan kekerasan fisik, tidak
memperhatikan norma kesopanan serta mencantumkan
klasifikasi acara secara sekilas.

Sementara Sinetron Komedi Si Entong dari TPI juga
terlalu banyak kata-kata kasar, memaki, dan melecehkan
orang lain, penggambaran anak yang tidak mendidik
(anak berkata kasar, anak berpacaran), penggambaran
tentang guru yang melecehkan, tidak memperhatikan
norma kesopanan serta tidak mencantumkan klasifikasi
acara.

Sedangkan acara variety show Super seleb Show di
Indosiar, KPI melihat terlalu menampilkan rangkaian
kata-kata kasar, melecehkan dan merendahkan orang lain
(secara khusus sering melecehkan orang dengan kelompok
dan bentuk fisik tertentu), tidak memperhatikan norma
kesopanan dan kesusilaan.

Sasa mengatakan banyak stasiun TV yang tidak
mencantumkan klasifikasi acara (penggolongan program
siaran berdasarkan usia khalayak penonton), yaitu A
(Anak), R (Remaja), D (Dewasa), dan SU (Semua Umur).

"Banyak acara non-anak yang dianalisis ditayangkan
pada jam anak biasa menonton TV, sehingga potensi
masalah menjadi lebih besar karena dapat berdampak
pada penonton anak yang umumnya tidak kritis,"
katanya. [ant /www.hidayatullah. com]

JAKARTA, SELASA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq mengharapkan agar pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak. Jika kenaikan BBM terjadi, dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial.

JAKARTA, SELASA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq mengharapkan agar pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak. Jika kenaikan BBM terjadi, dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial.

Menurut Mahfudz, Selasa (6/5) pagi, alternatif solusi lain harus tetap diupayakan, misalnya efisiensi anggaran kementerian atau lembaga hingga 20 persen untuk belanja rutin atau barang. Alternatif ini bisa menutup defisit sekitar Rp 20 triliun-Rp 25 triliun.Juga diupayakan untuk menaikkan produksi (lifting) minyak yang hingga kini data produksinya masih simpang siur. Jika memungkinkan, pembayaran utang luar negeri juga akan di-rescheduling .

Secara bersamaan, gerakan hemat energi terus digalakkan, juga upaya pengembalian dana BLBI ataupun minimalisasi kebocoran anggaran. Mahfudz menyatakan, Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Kondisi daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih lemah dan dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 belum teratasi.(*/dik) -

MAKASSAR -- Koalisi Keadilan dan Pembangunan (KKP) hampir pasti akan mengusung Jafar Sodding (JS) sebagai calon walikota Makassar pada Pilwalkot 2008. Pasalnya, komunikasi yang dibangun dengan beberapa kandidat cawali berakhir buntu.Saat ini, KKP yang dibangun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tengah mencari pasangan yang cocok untuk posisi 02 alias calon wakil walikota.

Tiga nama yang masuk bidikan adalah Hamid Paddu (akademisi), Imam Mujahidin Fahmid, dan Iriantosyah Kasim DM. KKP telah membangun komunikasi dengan dua nama teratas. Namun, belum ada keputusan, siapa yang dipilih.

"Khusus dengan Pak Iriantosyah, kami baru akan menjadwalkan pertemuannya. Insya Allah kami akan menjajaki kemungkinan itu dalam waktu dekat ini," kata Muzakkir Ali, ketua Bappilu DPD PKS Makassar, kemarin.

Sebelumnya, PKS membidik tiga kandidat calon walikota yang akan dipasangkan dengan Jafar Sodding. Mereka adalah A Herry Iskandar, Ridwan Syahputra Musagani, dan Zulkifli Gani Ottoh. Namun, komunikasi politik dengan ketiga kandidat itu buntu.

"Kami belum menemukan kata sepakat. Pada sisi lain, kami juga tidak mau menunggu terlalu lama. Makanya, kami lebih cenderung mengusung Pak Jafar sebagai calon walikota. Apalagi, hasil surveinya cenderung meningkat," kata Muhammad Taslim, ketua DPD PKS Makassar, Rabu 30 April.

Hasil survei internal yang dilakukan PKS menunjukkan tingkat elektibilitas Jafar Sodding meningkat. Menurut Muzakkir, Jafar kini berada di posisi ketiga di bawah Ilham Arif Sirajuddin dan Idris Manggabarani.

Lalu, siapa yang akan dipilih sebagai calon wakil walikota? KKP cenderung memilih akademisi yang populer. Saat bertemu dengan Rektor Unhas Prof Idrus Paturusi, KKP disarankan untuk menggandeng akademisi pada Pilwalkot mendatang. (sap)

Makassar, Tribun - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo tampil lain saat menghadiri peringatan Milad Ke -10 Partai Keadilan Sejahetra (PKS) tingkat provinsi di Alun-alun Citra Mas, Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Minggu (27/4), Pangkep.
Syahrul mengenakkan jaket PKS di sela-sela menyampaikan sambutannya di acara ulang tahun partai berbasis Islam ini.

Saat tiba di lokasi acara, Syahrul belum memakai jaket PKS. Namun saat menyampaikan sambutan, Syahrul menyindir petinggi partai tersebut setelah mengetahui Bupati Pangkep Syafruddin Nur sudah mengenakkan jaket PKS dan mendapat kartu anggota.
"Saya mau protes kepada sekretaris jenderal (Sekjen PKS, Anis Matta) dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel (Najamuddin Marahamid). Mengapa cuma Bupati Pangkep yang dikasih jaket?. Mau tong ka dikasih, ini kan Milad Ke-10 PKS," kata Syahrul yang disambut aplaus hadirin.
Komentar tersebut langsung disambut oleh Najamuddin dengan memberikan Jaket PKS miliknya kepada Syahrul.
Peserta milad menyambut momen ini dengan pekikan takbir. Wartawan dan fotografer berlomba mengabadikan momen di atas panggung tersebut. Syahrul pun melanjutkan sambutannya dengan balutan jaket berwarn kombinasi hitam, putih, dan kuning.
Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel, PKS yang mengontrol delapan kursi di DPRD berkoalisi dengan Partai Golkar mengusung pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara).
Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel, Annas GS, mengatakan, kehadiran Syahrul di milad PKS adalah upaya konsolidasi partai politik di Sulsel setelah pilkada gubernur.

Ajak Berjuang
Syahrul mengajak PKS untuk berjuang bersama melakukan perubahan di Sulsel. "Aku suka PKS, aku mau bersama PKS dalam melakukan perubahan di Sulsel," kata Syahrul yang lagi-lagi disambut aplaus sekitar 5.000 kader PKS yang memenuhi Lapangan Citra Mas.
Syahrul mengawali sambutannya dengan joke-joke khasnya. Dalam sambutannya, Syahrul banyak berkomentar tantang kiprah PKS di perpolitikan Indonesia.
Dia memuji militansi kader dan fungsionaris PKS yang rata-rata masih berusia muda. Dia mengatakan, di milad ini PKS hadir mengawal sebuah proses dan dinamika bangsa yang luar biasa.
"Semua mengakui bahwa ditengah kancah problematika, bangsa Indonesia menghadapi proses, PKS ada di tengah-tengahnya untuk membangun dinamika baru di kehidupan bangsa Indonesia," jelasnya.
"Milad ini harus menjadi konsilidasi emosional bagi seluruh kekuatan PKS di Sulsel. Milad ini juga merupakan konsiladasi organisasi yang harus kuat, PKS harus menjadi bagian dari pilar kekuatan bangsa yang membangun bangsa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang," tambah Syahrul.
Syahrul juga menyinggung soal pilihan PKS mendukung pesaingnya, Amin Syam, di pilkada lalu. "Bukanji karena saya terlalu mau didukung PKS, tapi aku tidak mau ditinggalkan PKS. Kenapa? Karena aku cinta PKS, saya mau PKS bersama-sama saya membangun negeri ini lebih baik. Ajari saya kebaikan", kata Syahrul.
Amin yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel tidak hadir di Milad PKS ini.
Sejak dilantik 8 April, inilah kali ketiga Syahrul datang ke Pangkep. Hari Sabtu (26/4) lalu, dia juga mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadri acara panen raya di Bungoro, Pangkep.


Legislator DPR RI PKS Tamsil Linrung yang juga hadir di acara tersebut menegaskan PKS tidak ada masalah dengan Syahrul.
Tamsil bahkan menyebut PKS pernah berjuang memaketkan Syahrul dengan kandidat gubernur lainnya, Abdul Aziz Qahhar Muzakkar.
Gema satu dasawarsa PKS di Pangkep berlangsung semarak. Acara serupa juga dihelat PKS di seluruh nusantara. Ribuan kader dan simpatisan berdatangan dari seluruh daerah di Sulsel. Atraksi barongsai semakin memeriahkan acara tersebut.
Pangkep dipilih sebagai tempat pelaksanaan milad karena merupakan daerah yang terdepan dalam isu syariat Islam.
Najamuddin juga menginginkan agar fokus kegiatan PKS tidak hanya di Makassar. Pangkep dinilai sebagai daerah yang strategis, sehingga dijadikan daerah alternatif.
Bupati Pangkep mendapat kehormatan diberikan atribut dan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS oleh Annis Matta.
Orasi politik Annis Matta menjadi puncak acara Milad. Annis menebarkan aura kemenangan kepada kader dan simpatisan PKS dengan mengobarkan semangat berjuang untuk kemenangan ummat.
"Kita harus bisa menyulap Sulsel menjadi kota internasional kalau kita di PKS mempunyai keyakinan bahwa bisa memimpin republik ini, kita percaya bahwa kita punya ide-ide besar bisa mengubah wajah sulsel," kata Anis Matta.
Target Kursi
Anis juga mengkritisi jalannya pemerintahan di era reformasi yang menurutnya stagnan. "Itu sebabnya kita mengaitkan milad PKS dengan 100 tahun kebangkitan nasional, bahwa kita jadikan sumber inspirasi, bahwa anak-anak muda memiliki aura kemenangan untuk membangun negeri ini," katanya.
Politisi kelahiran Bone ini mengkoreksi terget PKS Sulsel yang mematok 12 kursi di DPRD Sulsel dan empat kursi di DPR RI.
"Untuk semangat perubahan, target itu terlalu kecil, seharusnya di DPR itu sembilan kursi dan 15 kursi di DPRD Sulsel," kata alumnus Pondok Pesantren Gombara yang juga fungsionaris PP Muhammadiyah ini.
Dia mengatakan, target pencapaian kursi di Pemilu 2009 memang akan berat dengan melihat tantangan dan banyaknya partai baru.
Namun untuk sebuah perubahan besar di Sulsel dan untuk memasuki Sulsel di gerbang perubahan, target itu harus terus ditingkatkan.
Sejumlah pejabat pemprov hadir dalam acara tersebut seperti Kepala Kesatuan Bangsa Andi Baso Gani, Kepala Biro Dekonsentrasi Jufri Rahman, dan Kepala Biro Umum Asri Syamsuddin.
Adik kandung Syahrul, Haris Yasin Limpo, dan kandidat Wali Kota Makassar usungan PPP Ridwan Syahputra Musagani juga hadir.

MAKASSAR -- Peluang Idris Manggabarani berpasangan dengan Jafar Sodding semakin menguat. Keduanya saling lirik. Kini penggodokan kedua figur tersebut sudah di tingkat partai, yakni Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera/PKS).Calon walikota (cawali) asal Partai Demokrat, Idris Manggabarani yang dihubungi kemarin menyatakan pihaknya memang beberapa kali berbicara langsung dengan Jafar Sodding.

Keduanya memiliki visi dan yang sama, yakni memajukan pendidikan, kesehatan, pembangunan kota yang tertata baik, dan menumbuhkan daya tarik investasi.
“Saya memang secara personal beberapa kali bertemu Pak Jafar. Intinya, beliau (Jafar Sodding) sangat care (peduli) pada visi dan misi yang saya sampaikan,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan berpaket dengan Jafar Sodding, Idris Manggabarani menyatakan tergantung dari keputusan partai.

“Komunikasi terus kami bangun dan sekarang sudah masuk dalam deal-deal antarpartai,” katanya seraya menegaskan bahwa komunikasi untuk berkoalisi tidak hanya dilakukan dengan PKS tetapi juga partai lain dan beberapa calon lainnya.

Secara terpisah Sekretaris Partai Demokrat Sulsel M Haedar Madjid, juga mengakui komunikasi dengan Jafar Sodding sudah masuk dalam pembicaraan antarpartai. “Pak Jafar Sodding adalah salah satu yang kami ingin gandeng.

Pembicaraan sudah di tingkat partai. Endingnya mungkin akhir April,” ungkap Haedar Madjid yang juga Ketua Tim Pemenangan Idris Manggabarani.

Meski demikian, lanjut dia, komunikasi yang dibangun dengan calon-calon lainnya masih berjalan. “Selain PKS, kami juga intensif melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi,” tandasnya.

Bagaimana sikap Jafar Sodding? Secara terpisah Jafar mengatakan bahwa visi dan misi yang ditawarkannya tidak jauh berbeda dengan program Idris Manggabarani. Sehingga secara pribadi, Jafar Sodding menilai Idris Manggabarani memiliki program yang baik untuk pembangunan di Kota Makassar.

“Secara pribadi saya beberapa kali bertemu Pak Idris. Visi dan misi yang diusung sangat baik untuk masa depan masyarakat dan Kota Makassar,” jelasnya.

Mengenai koalisi Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Idris Manggabarani dan Jafar Sodding sebagai cawali dan cawawali di Pilkada Makassar Oktober mendatang, Jafar mengatakan bergantung dari partai masing-masing. “Keputusannya tergantung dari kesepakatan partai,” kata wakil ketua DPRD Makassar ini.

Bagaimana sikap PKS? Ketua DPD PKS Kota Makassar Muhammad Taslim juga sangat care dengan program yang diusung Idris Manggabarani.

“Dari visi dan misi Pak Idris yang saya dengar sepintas sangat bagus, dan sejalan dengan visi dan misi yang kami perjuangkan, yakni kemajuan pendidikan, kesehatan, penataan kota yang lebih baik, dan mendorong tumbuhnya investasi,” jelasnya.

Rencana koalisi dengan Parta Demokrat, lanjut Taslim, sudah masuk dalam tahapan negosiasi antarpartai. “Proses komunikasi serius masih berjalan. Mungkin paling lambat akhir April kami bisa mengambil kesimpulan,” jelasnya.

Taslim juga menyatakan bahwa koalisi tidak tertutup hanya dengan Partai Demokrat dan Idris Manggabarani saja, tetapi juga dengan partai dan calon-calon lain. “Dari awal kami komitmen untuk membuka koalisi. Pembicaraan serius dengan Partai Demokrat tidak berarti koalisi dengan partai lain kami tutup,” tandasnya.